SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Indikasi adanya sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang kedapatan mangkir atau tidak berada di tempat tugas saat jam kerja berlangsung memantik respons keras dari kalangan legislator. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total dan membenahi sistem pengawasan internal.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng mengaku prihatin sekaligus kaget melihat masih adanya abdi negara yang mengabaikan kedisiplinan dasar. Menurutnya, ASN dibayar oleh negara untuk memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat sesuai dengan porsi dan unit kerjanya selama jam dinas berlangsung.
“Kalau menurut saya ini sangat membuat kita kaget. Harusnya para ASN pada jam-jam kerja tetap berdisiplin bertugas di lingkup atau posisi pelayanan masing-masing,” tegas Ronal Stephen Lonteng.
Ronal menekankan bahwa persoalan kedisiplinan pegawai menjadi jauh lebih krusial di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah saat ini. Terbatasnya alokasi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk penurunan kualitas pelayanan publik, melainkan justru menuntut optimalisasi kinerja aparatur yang lebih tinggi.
Atas dasar itu, Ronal mendesak pimpinan OPD dan instansi penegak disiplin ASN untuk segera memanggil serta menindak pegawai yang terbukti melanggar jam kerja. Evaluasi ini dinilai sangat menentukan dalam merawat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Pemkot Samarinda.
“Dengan keterbatasan anggaran saat ini, kita tetap membutuhkan optimalisasi kinerja yang maksimal. Harapan saya ini segera dievaluasi oleh OPD atau dinas terkait dalam rangka pembenahan sistem kerja pemerintahan yang lebih baik ke depan,” tambahnya.
Ronal memungkas bahwa cita-cita Pemkot Samarinda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang prima (good governance) tidak akan pernah tercapai jika mentalitas dan disiplin pegawainya masih memprihatinkan.
“Pemkot Samarinda saat ini sedang gencar mendorong tata kelola pemerintahan yang prima dan optimalisasi kinerja agar seluruh kebutuhan masyarakat dapat dilayani dengan cepat dan baik. Jangan sampai tindakan oknum yang tidak disiplin ini merusak komitmen pelayanan publik kita,” pungkasnya.(ADV/MYG)
