SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda meluruskan isu miring yang beredar terkait padamnya penerangan jalan umum di Jembatan Achmad Amins (Mahkota II). Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah menepis tuduhan bahwa pemerintah daerah acuh atau menunggak tagihan listrik, melainkan kondisi tersebut murni dipicu oleh aksi kriminal pencurian kabel instalasi.
Helmi menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda sebenarnya rutin mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas umum. Namun, kasus kehilangan fisik aset berupa kabel penerangan memerlukan prosedur administrasi yang berbeda dari sekadar perawatan berkala, sehingga proses penggantiannya wajib melalui mekanisme pengajuan anggaran baru.
“Kalau untuk pemeliharaan rutin itu anggarannya tetap ada. Tetapi kasus ini berbeda karena kabelnya hilang dicuri. Penggantian barang aset yang hilang tentu harus diajukan terlebih dahulu dalam pembahasan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tegas Helmi Abdullah.
Mengingat Jembatan Achmad Amins merupakan jalur vital penghubung antar kawasan yang sangat bergantung pada aspek keselamatan berkendara di malam hari, Helmi mendorong agar alokasi pengadaan kabel baru tersebut diprioritaskan masuk dalam APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
“Jika kondisi kemampuan keuangan daerah memungkinkan di APBD Perubahan tahun ini, kami di dewan siap mengawal agar bisa segera dianggarkan. Tujuan utamanya agar lampu penerangan kembali berfungsi normal dan masyarakat yang melintas merasa aman serta terhindar dari potensi kejahatan maupun kecelakaan,” tambahnya.
Penjelasan senada sebelumnya juga ditegaskan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Orang nomor satu di Samarinda tersebut membantah keras spekulasi yang menyebut Pemkot Samarinda menunggak pembayaran listrik hingga berujung pemadaman. Andi Harun memastikan kasus pencurian kabel instalasi ini telah diserahkan dan ditangani secara hukum oleh pihak kepolisian.
Langkah responsif dari Pemkot Samarinda dan DPRD Kota Samarinda ini sekaligus menjawab polemik publik serta sorotan dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud mengenai kondisi jembatan yang gelap gulita. Melalui sinergi penganggaran di APBD Perubahan mendatang, penanganan jaringan penerangan di Jembatan Achmad Amins ditargetkan dapat tuntas dalam waktu dekat.(ADV/MYG)
