SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melalui Komisi I (Satu) menaruh perhatian serius terhadap kendala teknis dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di wilayah setempat. Komisi I menyoroti sistem penentuan jarak radius zonasi rumah ke sekolah yang dinilai belum sepenuhnya bekerja secara otomatis melalui ekosistem digitalisasi yang modern.
Sorotan ini mencuat setelah parlemen melakukan klarifikasi langsung mengenai sejauh mana keterlibatan instansi teknologi daerah dalam menyokong sistem penerimaan siswa. Dari hasil koordinasi tersebut, ditemukan fakta bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda sebenarnya hanya berfungsi sebagai wadah penampung data dan penyedia ruang informasi, bukan instansi yang mengatur perhitungan jarak koordinat pendaftar.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng mengungkapkan rasa terkejutnya setelah mengetahui bahwa penentuan jarak dari tempat tinggal calon siswa menuju sekolah tujuan ternyata masih mengandalkan tindakan manual di tingkat operator sekolah.
“Kami sempat mempertanyakan pertanggungjawaban mengenai sistem jarak domisili dari rumah ke sekolah tujuan dalam pendaftaran sekolah. Ternyata posisi penentuan jarak yang digunakan saat ini masih bertumpu pada mekanisme manual yang dilaksanakan oleh operator sekolah untuk memasukkan alamat rumah pendaftar, bukan terbaca otomatis secara digital oleh sistem,” ungkap Ronal Stephen Lonteng.
Selain persoalan input data yang masih manual, pihak parlemen juga menyayangkan bahwa perangkat lunak yang SPMB pada musim pendaftaran kali ini masih menggunakan sistem aplikasi tahun 2024, bukan program mutakhir yang telah diperbarui.
Komisi I menegaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan digital yang matang, penentuan jarak zonasi idealnya sudah digerakkan secara otomatis oleh komputasi sistem atau robot begitu dokumen alamat dimasukkan. Hal ini dinilai sangat penting guna meminimalisir potensi kesalahan input maupun celah intervensi oknum operator di lapangan.
“Kami cukup kaget karena ternyata sistem yang digunakan itu masih berupa aplikasi tahun 2024. Harapan kami ke depan sistem digital ini harus diperbaiki agar bekerja otomatis melalui sistem tanpa perlu input manual dari operator, sehingga transparansi dan akurasi data jarak domisili dapat benar-benar dipertanggungjawabkan,” pungkas Ronal Stephen Lonteng.(ADV/MYG)
