SAMARINDA , Cakrawalakaltim.com – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mulai menggelar rapat kerja perdana bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda. Pertemuan ini secara khusus membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.
Langkah awal pembahasan KUA TA 2027 ini difokuskan pada pemetaan kerangka umum serta inventarisasi program-program kerja skala prioritas. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa penetapan KUA kali ini menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak lagi terjebak pada persoalan efisiensi mendadak seperti periode sebelumnya.
“Bercermin dari pengalaman tahun sebelumnya, kita menetapkan target KUA mengacu pada asumsi angka periode lalu, tetapi di tengah jalan terjadi efisiensi dari pusat. Oleh karena itu, untuk KUA 2027 ini kita harus berpijak pada realitas kemampuan fiskal daerah yang terukur,” ujar Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah ditemui usai rapat, Kamis (6/8/2026).
Ia menggarisbawahi bahwa fleksibilitas dan adaptabilitas anggaran menjadi kunci utama penataan APBD mendatang. Pembahasan target pendapatan maupun alokasi belanja daerah akan disesuaikan secara ketat agar pemerintah tidak membelanjakan anggaran secara berlebihan melebihi realisasi penerimaan kas daerah.
“Kita tidak boleh lagi jorjoran membelanjakan anggaran yang akhirnya tidak seimbang dengan realisasi target pendapatan. Angka pastinya memang belum kita keluarkan karena masih dalam tahap pemetaan awal bersama TAPD,” tambahnya.
Jika dalam perjalanannya kebijakan efisiensi fiskal nasional kembali diterapkan oleh Pemerintah Pusat, Helmi menegaskan komitmen penuh dari seluruh jajaran legislatif di Kota Samarinda. DPRD Samarinda menyatakan siap untuk memotong alokasi belanja internal yang dinilai tidak berdampak langsung kepada publik.
“Kalau memang harus efisiensi, belanja di internal DPRD seperti perjalanan dinas, bimbingan teknis (bimtek), dan operasional yang tidak mendesak akan kita pangkas lebih dulu. Anggaran APBD harus benar-benar kita amankan dan fokuskan untuk program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan umum,” tegas Helmi.(ADV/MYG)
