SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Program pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis bagi warga kurang mampu di Kota Samarinda terpaksa terhenti sementara akibat dampak pemangkasan dan efisiensi anggaran daerah. Menanggapi kondisi tersebut, jajaran legislatif bergerak cepat dengan menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk menyelamatkan program prioritas tersebut.
Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda pada Tahun Anggaran 2026 merosot drastis hingga menyisakan kisaran Rp10 miliar akibat efisiensi.
“Setelah ada efisiensi anggaran, alokasi DP2KB dipangkas cukup besar sehingga mereka tidak bisa lagi menjalankan program KB gratis. Sangat disayangkan, padahal antusiasme dan minat masyarakat kurang mampu terhadap program ini sangat tinggi,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Riska Wahyuningsih.
Sebelumnya, program KB gratis tersebut berjalan sangat membantu warga prasejahtera melalui kerja sama lintas rumah sakit. Bahkan, bagi warga yang berdomisili di kawasan pelosok atau pinggiran kota, Pemkot Samarinda turut memfasilitasi bantuan biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan.
Riska menggarisbawahi bahwa peranan DP2KB sangat vital dalam menjaga kualitas SDM daerah. Selain melayani KB, instansi ini mengemban tugas krusial dalam pembinaan keluarga, pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (KB), Gerakan Orang Tua Asuh, hingga menjadi pilar utama percepatan penanganan dan penurunan angka stunting di Kota Tepian.
Kendati pimpinan DP2KB telah berupaya menutupi defisit anggaran dengan menggaet pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta serta organisasi profesi, Riska menilai skema tersebut tidak bisa dijadikan sandaran jangka panjang.
“Sepintar-pintarnya kepala dinas mencari terobosan, kalau terus-menerus mengandalkan CSR tentu sangat berat. Sebab, porsi CSR perusahaan juga harus dibagi untuk membantu OPD dan program sektor lainnya,” tegasnya.
Guna memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat prasejahtera tidak mangkrak, Komisi IV DPRD Samarinda siap pasang badan. Riska berkomitmen mengalokasikan sebagian alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dewan untuk disuntikkan langsung ke program-program prioritas DP2KB pada tahun mendatang.
“Kami di DPRD tidak akan tinggal diam. Untuk membantu keberlanjutan program-program krusial di DP2KB, sekitar Rp1,5 miliar dari Pokir akan saya titipkan dan alokasikan khusus ke dinas tersebut agar layanan KB gratis dan penanganan stunting bisa kembali berjalan optimal,” pungkas Riska.(ADV/MYG)
