SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) gratis di Kota Samarinda pada Tahun Anggaran 2026 dinilai belum berjalan secara maksimal. Selain terkendala alokasi anggaran dan distribusi logistik dari pemerintah pusat, rendahnya kesadaran masyarakat khususnya kaum pria terhadap program KB masih menjadi tantangan utama di lapangan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda bertindak sebagai eksekutor teknis di daerah. Sementara untuk penyediaan sarana medis, alat kontrasepsi, hingga insentif pelayanan KB gratis sejatinya bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat.
“Program KB gratis itu alat dan insentifnya dari BKKBN pusat, DP2KB daerah sebagai pelaksana. Kalau pelaksanaannya belum maksimal, ada kemungkinan kucuran atau alokasi logistik dari pusat yang memang belum turun sepenuhnya ke daerah,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti.
Di samping persoalan teknis anggaran, Puji menggarisbawahi kendala sosiologis berupa masih rendahnya angka partisipasi atau kepesertaan masyarakat Samarinda dalam program KB. Proses edukasi dan persuasi untuk mengajak warga ber-KB diakuinya bukan perkara mudah.
“Menjaring partisipasi masyarakat untuk mau ber-KB itu cukup sulit, apalagi mengedukasi bapak-bapak. Kepesertaan atau keikutsertaan masyarakat Samarinda terhadap pentingnya KB ini memang masih tergolong rendah, meskipun sosialisasi di tingkat Posyandu terus digencarkan,” terangnya.
Guna mengatasi persoalan dari hulu, Politisi Partai Demokrat ini mendorong agar pola edukasi dan sosialisasi program KB direformasi secara terintegrasi sejak dini, yakni menyasar pasangan Calon Pengantin (Catin).
“Edukasi KB harus dimulai sejak masa Catin. Saat calon pengantin mengurus berkas di Puskesmas atau KUA, mereka sudah harus dibekali pemahaman soal perencanaan keluarga apakah menggunakan metode jangka pendek atau jangka panjang agar pasangan muda memiliki perencanaan matang sebelum dan sesudah memiliki anak,” jelas Puji.
Merespons pertanyaan terkait opsi intervensi anggaran daerah melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) legislatif untuk menyokong program KB, Puji menyatakan siap memperjuangkan alokasi yang proporsional. Namun, pihaknya tetap harus mencermati skala prioritas pembangunan daerah yang saat ini juga tengah terbagi pada sektor perbaikan infrastruktur sekolah.
“Tentu kita kaji skala prioritasnya. Kebutuhan daerah ini cukup banyak, mulai dari perbaikan fasilitas sekolah hingga penguatan program KB dan kesehatan keluarga. Kami di Komisi IV akan terus berupaya mengawal agar program kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga di Samarinda tetap mendapatkan porsi perhatian yang layak,” pungkasnya.(ADV/MYG)
