SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Keluhan masyarakat Kota Samarinda terkait tidak stabilnya pasokan listrik dan gangguan krisis air bersih mendapat respons tegas dari DPRD Kota Samarinda. Pihak legislatif berjanji tidak akan tinggal diam melihat penurunan kualitas pelayanan publik yang merugikan warga.
Pemadaman listrik bergilir yang terjadi secara intensif beberapa waktu terakhir telah mengganggu kehidupan harian masyarakat. Tidak hanya sektor rumah tangga, aktivitas perekonomian dan usaha kecil di berbagai pelosok kota ikut terdampak secara langsung.
Kondisi diperparah dengan tersendatnya pasokan air bersih dari PDAM ke pemukiman warga. Kombinasi matinya listrik dan air bersih ini dinilai melumpuhkan utilitas dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah dan BUMN/BUMD terkait.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengungkapkan bahwa dampak pemadaman bergilir ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ia menyoroti banyaknya kerugian materiil berupa kerusakan alat-alat elektronik warga akibat aliran listrik yang mendadak mati dan menyala secara tidak teratur.
Merespons jeritan warga yang kian memuncak, legislatif Samarinda menjadwalkan agenda Rapat Dengar Pendapat (hearing) resmi. Langkah ini diambil untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari manajemen PLN dan PDAM.
“Rencananya kita juga akan melakukan hearing karena tidak cuman masyarakat yang terdampak, kita pun juga terdampak,” kata Celni Pita Sari.
Celni menjelaskan bahwa pelaksanaan pemanggilan ini akan dikoordinasikan secara matang bersama komisi-komisi terkait di DPRD yang membidangi masalah pembangunan dan pelayanan publik. Langkah ini penting agar evaluasi terhadap kinerja PLN dan PDAM dapat menghasilkan solusi konkret, bukan sekadar janji.
“Nanti kita koordinasikan dengan komisi terkait, gitu. Karena kan masing-masing komisi yang bisa manggil untuk melakukan hearing,” tambah Celni.
DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak dasar warga atas pasokan listrik dan air bersih harus menjadi prioritas utama. Penanganan masalah teknis maupun operasional di tubuh PLN dan PDAM diminta segera dituntaskan agar tidak berlarut-larut merugikan publik.
Langkah tegas DPRD ini diharapkan mampu mendesak pihak penyedia jasa untuk segera membenahi infrastruktur dan manajemen distribusi, sehingga pasokan listrik serta air bersih di Samarinda dapat kembali normal dalam waktu dekat.(ADV)
