SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Ketersediaan fasilitas penerangan jalan di Kota Tepian kembali menjadi sorotan tajam jajaran legislatif. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera mengambil langkah taktis guna mempercepat pembenahan sekitar 1.000 titik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang bermasalah melalui penguatan program “Samarinda Terang” pada tahun anggaran 2027.

Deni menyoroti kontrasnya kualitas infrastruktur pencahayaan di kawasan perbatasan antara Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Samarinda. Kondisi jalan yang minim cahaya saat memasuki gerbang ibu kota provinsi dinilai sangat mencolok jika dibandingkan dengan wilayah tetangga yang terus menggencarkan pemasangan ribuan titik lampu baru hingga ke jalur penghubung antarkecamatan.

“Kalau kita lihat dari arah Tenggarong, ketika masuk wilayah perbatasan Kukar kondisinya terang benderang sampai ujung. Namun, begitu masuk wilayah kita, kondisinya kembali gelap gulita,” ujar Deni.

Persoalan padamnya penerangan jalan ternyata tidak hanya membayangi wilayah pinggiran kota. Komisi III mencatat bahwa sejumlah ruas jalan protokol yang menjadi wajah utama sekaligus urat nadi aktivitas masyarakat pada malam hari seperti Jalan Pahlawan, Jalan dr. Soetomo, Jalan S. Parman, Jalan Slamet Riyadi, hingga Jalan Pangeran Antasari juga masih membutuhkan penanganan mendesak.

Berdasarkan inventarisasi dewan, terdapat kisaran 800 hingga 1.000 unit LPJU dalam kondisi rusak maupun tidak berfungsi optimal dengan estimasi kebutuhan pembiayaan perbaikan mencapai Rp10 miliar.

Untuk menghindari birokrasi yang berlarut-larut, Deni mendorong agar pemenuhan kebutuhan vital ini langsung dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2027 tanpa harus bergantung pada skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang memakan waktu panjang.

Di sisi teknis pelaksanaan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda mengonfirmasi bahwa padamnya sejumlah jaringan lampu utama turut dipicu oleh maraknya aksi pencurian kabel oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sebagai respons, Dishub telah menyiapkan alokasi Rp14 miliar untuk peremajaan tiang dan lampu berusia tua, sekaligus mengoperasikan Sistem Informasi Sinergitas Terang Samarinda (Sisters) berbasis pemindaian kode QR guna mempercepat tindak lanjut laporan warga.

Menyikapi berbagai kendala lapangan tersebut, Komisi III meminta perangkat daerah terkait tidak sekadar melakukan tambal sulam perbaikan secara parsial. Pemerintah kota didorong menyusun peta jalan (roadmap) penanganan LPJU secara menyeluruh hingga ke titik perbatasan, dibarengi pengawasan ketat terhadap keamanan jaringan kabel.

“Kami ingin ada percepatan untuk kegiatan LPJU ini agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terus tertunda. Yang terpenting ada progres nyata yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” pungkas Deni.(ADV/MYG)

Loading

By redaksi