SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Upaya menekan laju timbulan sampah perkotaan dinilai harus dimulai dari keteladanan jajaran birokrasi pemerintah daerah. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Andriansyah, mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan air minum dalam kemasan botol plastik sekali pakai.
Ia menekankan bahwa perkantoran instansi pemerintah semestinya tampil di garis terdepan sebagai pelopor gaya hidup ramah lingkungan melalui pembiasaan sederhana para pegawainya sehari-hari.
“Kita sebagai contoh dulu. Kalau itu bisa digalakkan, tentu kita dapat menekan persoalan sampah dari botol plastik ini,” kata Muhammad Andriansyah.
Langkah konkret ini dinilai semakin mendesak melihat tingginya volume produksi sampah di Kota Tepian yang kini berkisar antara 600 hingga 660 ton setiap harinya, dengan proyeksi akumulasi tahunan menembus lebih dari 253.000 ton. Di sisi lain, catatan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup juga menunjukkan proporsi sampah plastik di Kalimantan Timur merangkak naik hingga menyentuh angka 19,3 persen dari total keseluruhan sampah.
Meskipun Pemkot Samarinda telah mengantongi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 1 Tahun 2019 mengenai pembatasan kantong plastik, Andriansyah menilai regulasi tersebut perlu diperluas melalui penerbitan surat edaran atau instruksi resmi wali kota yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa wadah minum pribadi (tumbler), termasuk dalam setiap agenda rapat kedinasan.
Agar aturan tersebut berjalan efektif dan tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas, ia mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung di tiap perkantoran perangkat daerah, seperti penyediaan mesin dispenser maupun stasiun pengisian ulang air minum gratis layaknya fasilitas publik yang telah diterapkan di sejumlah stasiun kereta rel listrik (KRL) di Jakarta.
“Jangan hanya meminta pegawai membawa tumbler, tetapi fasilitas untuk mengisi ulang air minumnya juga harus disiapkan,” ujarnya menegaskan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Kota Samarinda berencana membangun koordinasi teknis bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Sekretariat Daerah Kota Samarinda guna mematangkan skema penganggaran maupun kesiapan sarana isi ulang air minum di seluruh kantor OPD.
“Pemerintah harus bisa memulai dari lingkungannya sendiri. Kalau OPD sudah menerapkan, masyarakat juga bisa melihat bahwa pengurangan sampah plastik memang menjadi kebiasaan yang dibangun, bukan sekadar ajakan,” pungkas Andriansyah.(ADV/MYG)
![]()
