SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com -Rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 menghadapi ancaman penundaan. Walau Kabupaten Paser telah menyatakan kesediaannya menjadi tuan rumah, lebih dari separuh kabupaten/kota disebut belum mengalokasikan anggaran untuk memberangkatkan atlet.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Muhammad Faisal, mengungkapkan fakta tersebut terkuak dalam rapat koordinasi terakhir bersama perwakilan daerah.
“Ya Porprov kemarin Paser sudah menyatakan siap di 2026. Cuma pertanyaannya, apakah kabupaten/kota siap? Nanti Porprov-nya siap, yang ikutnya cuma dua daerah, kan kacau juga,” ujarnya.
Menurut Faisal, persoalan utama bukan pada kesiapan teknis, melainkan belum tercantumnya anggaran partisipasi dalam APBD sejumlah daerah. Kondisi itu dipengaruhi penyesuaian belanja pascapemotongan anggaran yang membuat pemerintah daerah harus menyusun ulang prioritas.
“Nah, dari rakor kemarin kami lebih dari 50% menyatakan tidak ada anggaran untuk mengirim atlet. Sehingga kami berkesimpulan kemarin akan mengadakan pertemuan di Ramadan ini bersama-sama Kadispora dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di sana, bersama Bapak Bupati untuk memutuskan apakah tetap jalan 2026 atau di 2027,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, mayoritas peserta rapat mengusulkan agar Porprov digeser ke 2027, khususnya pada triwulan pertama, demi memastikan seluruh daerah memiliki ruang fiskal yang cukup.
“Dari suara banyak yang menginginkan di 2027 di triwulan pertama. Jadi jauh lebih safe, lebih aman,” katanya.
Faisal menegaskan, istilah “belum siap” kurang tepat disematkan kepada daerah. Ia menilai yang terjadi murni persoalan belum adanya penganggaran resmi.
“Bukan belum siap, memang tidak dianggarkan mereka di anggaran. Ya kita harus memaklumi lah karena setelah pemotongan ini, kalang kabut juga anggaran,” ujarnya.
Ia tidak bersedia menyebutkan daerah mana saja yang belum menganggarkan dana karena itu merupakan hasil pembahasan internal. Namun ia memastikan jumlahnya lebih dari 50 persen kabupaten/kota.
“Yang jelas 50% lebih memang tidak dianggarkan, bukan tidak siap, tidak dianggarkan oleh pemerintah kabupaten/kotanya, sehingga sulit kan mengirim. Tapi ketika dianggarkan mereka siap,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Dispora Kaltim akan lebih dulu berkoordinasi dengan Bupati Paser selaku kepala daerah tuan rumah. Setelah itu, kepala Dispora di masing-masing daerah diminta melaporkan kembali kondisi anggaran kepada bupati dan wali kota sebelum keputusan final ditetapkan dalam pertemuan lanjutan saat Ramadan.
“Jadi itu yang kami akan bicarakan dengan Bupati Paser dulu pertama, sambil Kadisporanya kembali ke Bupati dan Walikotanya, kemudian nanti kami ketemu di Ramadan ini bersama dengan Bupati Paser. Ini jadi ajang pemutus untuk keputusannya,” pungkas Faisal.(MYG)
