SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyoroti belum maksimalnya fungsi Kolam Retensi Sempaja dalam mengatasi persoalan genangan air di wilayah tersebut. Masalah ini dinilai menjadi potret perlunya evaluasi terhadap pola pembangunan drainase dan konektivitas saluran pembuangan akhir ke sungai.
Pernyataan tersebut disampaikan Rohim dalam pemaparan hasil evaluasi fisik kinerja Pemkot Samarinda. Ia menggarisbawahi bahwa efektivitas penanganan banjir di Kota Tepian sangat bergantung pada integrasi sarana penunjang, bukan sekadar penyelesaian satu fasilitas penampungan saja.
“Kolam retensi Sempaja itu ternyata belum bisa berfungsi secara optimal karena outlet-nya belum selesai,” kata Abdul Rohim.
Rohim menjelaskan, sistem pengendalian banjir yang ideal merupakan satu kesatuan struktur yang tidak boleh terputus. Komponen tersebut meliputi kolam retensi, folder, jaringan drainase, pintu air, hingga saluran pelepasan menuju sungai utama.
Oleh sebab itu, Pansus LKPJ merekomendasikan Pemkot Samarinda untuk mengubah skema penganggaran fisik penanganan banjir ke depan. Legislator tersebut meminta agar dinas terkait tidak lagi memecah pengerjaan fasilitas hulu dan hilir ke dalam tahun anggaran yang berbeda.
“Kita meminta Pemkot membangun sistem pengendalian banjir secara menyeluruh. Penganggarannya harus disusun dalam paket yang mampu menyelesaikan seluruh sistem sekaligus agar infrastruktur yang sudah ada tidak telanjur kehilangan momentum pemanfaatannya oleh warga,” pungkas Rohim.(ADV/MYG)
