SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Fluktuasi kekuatan fiskal daerah yang dinamis sepanjang periode berjalan menuntut perencanaan penganggaran yang jauh lebih matang, cermat, dan akuntabel. Menyikapi proyeksi belanja daerah untuk tahun-tahun mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memastikan akan mengawal ketat setiap tahapan penggodokan dokumen rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027.
Sikap hati-hati ini diambil mengingat postur anggaran murni daerah berjalan dinamis di angka Rp3,18 triliun, dan bertahan di kisaran Rp3,5 triliun setelah ditopang estimasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akibat penyesuaian dana transfer pusat.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyatakan bahwa pihak legislatif saat ini berada dalam posisi siap dan terus berkoordinasi secara intensif seraya menunggu penyerahan draf resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kita belum bahas, tunggu saja nanti. Ini masih menunggu penyusunan dari pemerintah kota,” ujar Helmi Abdullah.
Helmi menegaskan bahwa pembahasan anggaran di tingkat parlemen baru akan digulirkan secara transparan dan akuntabel apabila Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah merampungkan seluruh penggodokan nota keuangan secara komprehensif.
Dokumen formal tersebut nantinya akan menjadi pijakan utama dewan dalam memetakan program prioritas masyarakat.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama agar postur belanja yang disusun benar-benar menyentuh sektor-sektor esensial seperti infrastruktur penanganan banjir, pendidikan, dan kesehatan.
“Nanti pemerintah kota yang akan menyampaikan buku anggarannya. Nanti kalau dokumen itu sudah ada di meja dewan, baru akan langsung kita bahas bersama,” tambahnya.
Selain menanti usulan program kerja dari Pemkot Samarinda, arah kebijakan belanja di ibu kota Kaltim ini juga dipastikan akan menyelaraskan diri secara otonom dengan instrumen dan kebijakan fiskal nasional. Langkah ini krusial dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dari dampak fluktuasi ekonomi makro.
Ditanya mengenai kemungkinan adanya pengetatan atau restrukturisasi anggaran yang lebih ketat ke depan, Helmi mengakui daerah masih menunggu petunjuk teknis maupun regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
“Yang jelas kita nunggu juga ini petunjuk dari pusat. Sampai saat ini sih belum ada instruksi khusus apakah ada efisiensi lanjutan atau tidak,” jelas Helmi.
Kendati demikian, pihak legislatif menjamin bahwa seluruh pos anggaran belanja Samarinda pada 2027 mendatang akan langsung dikunci dan disesuaikan secara proporsional demi mendukung penuh roda prioritas pembangunan nasional.
“Tapi nanti pada saat tahapan pembahasan, pasti ada arahan-arahan strategis termasuk dari pemerintah pusat juga. Prinsipnya, demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda, nanti kita akan ikuti acuan tersebut dengan maksimal,” pungkas Helmi Abdullah.(ADV/MYG)
