SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Otoritas penanggung jawab sektor kesehatan publik di Kota Samarinda mengimbau warga agar tidak salah paham dalam membaca statistik kenaikan jumlah penderita penyakit menular. Manajemen kedinasan menegaskan bahwa penguatan basis data spasial penderita klinis merupakan hasil dari masifnya gerakan penelusuran kontak erat di tingkat akar rumput.
Keberhasilan penemuan dini dinilai krusial agar mata rantai penyebaran di klaster keluarga dapat diantisipasi sebelum memasuki fase kronis. Angka temuan yang tinggi membuktikan bahwa kinerja pos pelayanan terpadu dan puskesmas rujukan dalam menjaring keluhan kesehatan masyarakat berjalan secara transparan dan responsif.
“Prinsip utama dalam penanggulangan penyakit menular ini adalah penemuan penderita secara dini melalui skrining, jadi polanya jangan dibalik. Jika dari tahun ke tahun angka penderitanya terlihat meningkat, hal itu semata-mata karena tim kita kuat melakukan skrining di lapangan. Semakin cepat penderita ditemukan, maka akan semakin cepat pula kita bisa memberikan pengobatan agar penularan terhenti,” tutur Kepala Dinas Kesehatan Samarinda, Ismed Kusasih.
Ismed menambahkan, efisiensi deteksi dini di tingkat daerah akan terus ditingkatkan seiring dengan masuknya penanganan Tuberkulosis ke dalam draf agenda strategis nasional. Samarinda menempati posisi yang cukup aman dalam pemetaan capaian medis wilayah regional berkat tingginya tingkat kesadaran warga dalam mengikuti program pemeriksaan dahak massal.
“Saat ini TB merupakan salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo di bidang kesehatan, makanya penguatan deteksi terus digencarkan. Secara nasional, penemuan penderita baru yang masih di bawah 70 persen menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia, namun untuk Samarinda angka capaian kita tergolong tinggi karena sistem skrining kita berjalan dengan baik,” jelas Ismed.
Sembari menjaga konsistensi pergerakan tim skrining medis di lapangan, manajemen kota saat ini memperluas jangkauan kerja sama dengan jajaran parlemen Karang Paci. Sinergi ini diwujudkan melalui penyusunan rancangan peraturan daerah inisiasi dewan yang berfokus pada penguatan mitigasi dan penanggulangan Tuberkulosis serta HIV secara komprehensif.
Langkah legislasi ini diproyeksikan menjadi instrumen hukum formal dalam mengoordinasikan tanggung jawab anggaran penanganan di luar sektor medis, seperti pemenuhan nutrisi dan sanitasi lingkungan permukiman penderita. Kebijakan kolaboratif ini mengadopsi kesuksesan draf manajemen kedaruratan daerah saat menghadapi tantangan pandemi beberapa tahun lalu.
Pihak parlemen berkomitmen mempercepat pembahasan klausul sanksi dan insentif dalam draf perda ini agar proses standardisasi layanan kesehatan merata di seluruh kecamatan. Melalui dukungan regulasi yang kuat, jaminan ketersediaan logistik obat-obatan gratis dan kerahasiaan identitas pasien diharapkan dapat terus dipertahankan demi kenyamanan warga masyarakat.(MYG)
