SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melalui Komisi IV membongkar bahwa fenomena pengosongan alokasi anggaran pada bidang-bidang strategis tidak hanya terjadi pada satu instansi saja. Komisi IV menemukan indikasi bahwa kebijakan efisiensi sepihak yang diberlakukan oleh tim anggaran eksekutif telah merembet secara masif ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) vital lainnya.
Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan parlemen. Pasalnya, pos-pos anggaran yang dipangkas hingga menyentuh angka nol rupiah tersebut rata-rata merupakan bidang yang menopang program pelayanan dasar serta pengembangan sumber daya manusia di Kota Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronie Pasie membeberkan bahwa berdasarkan hasil sisir laporan dan rangkaian pemanggilan mitra kerja yang dilakukan dewan, potret pemangkasan ekstrem ini ditemukan di beberapa dinas besar.
“Keluhan mengenai anggaran nol rupiah di tahun berjalan ini tidak hanya terjadi di satu instansi. Kemarin di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) ada temuan serupa, lalu di bidang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) juga ada yang kosong-kosong seperti itu. Dan kosongnya itu notabene berada di bidang yang mendukung program-program yang lebih vital bagi masyarakat. Ini yang maksud saya jangan juga dinolkan,” beber Muhammad Novan Syahronie Pasie.
Novan menegaskan bahwa dalam menyikapi situasi turbulensi fiskal daerah, jajaran legislatif sangat memaklumi adanya langkah-langkah penghematan. Namun, pemilahan prioritas anggaran harus dilakukan secara matang dan objektif, bukan dengan cara mematikan fungsi operasional bidang esensial.
Menurutnya, pemkot tidak perlu mengalokasikan nominal yang terlalu muluk untuk bidang-bidang tersebut. Kucuran dana dalam skala moderat dinilai sudah cukup memadai untuk menjaga marwah pergerakan program di lapangan, asalkan roda organisasi tidak lumpuh total.
Guna mengurai sumbatan anggaran ini, Komisi IV berkomitmen untuk mengawal aspirasi seluruh OPD mitra kerjanya secara kelembagaan. Seluruh draf usulan alternatif akan dirangkum secara kolektif untuk dikonfrontasikan langsung dalam rapat bersama tim anggaran pemerintah daerah.
“Kami tidak meminta anggaran yang gede kok, dikasih alokasi puluhan juta rupiah juga sebenarnya sudah cukup bagi mereka untuk bergerak. Tapi efek domino dari anggaran itu sangat besar terhadap capaian-capaian pemerintah kota secara keseluruhan. Oleh karena itu, semua mitra kerja ini kami panggil untuk dirangkum datanya. Hasil evaluasi ini akan kami serahkan secara resmi ke tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda guna disinkronkan dan diadu dengan usulan yang disampaikan oleh TAPD Pemkot,” pungkas Novan.(ADV/MYG)
