SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti masih kuatnya paradigma masyarakat mengenai adanya label “sekolah favorit” di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pihak legislatif menilai, prasangka sosial ini terus terpelihara akibat adanya ketimpangan fasilitas penunjang di setiap satuan pendidikan negeri.
Padahal, secara sistem pengajaran, kurikulum yang diterapkan oleh seluruh sekolah negeri di Samarinda memiliki standar kelayakan nasional yang sama rata. Namun, kenyataannya perbedaan kelayakan infrastruktur fisik sekolah masih menjadi jurang pemisah yang mencolok.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronie Pasie mengungkapkan bahwa perbedaan ketersediaan sarana pendukung pembelajaran di lapangan inilah yang memicu timbulnya penilaian berjenjang (grading) di kalangan orang tua siswa.
“Pada dasarnya kurikulum nasional di setiap sekolah negeri itu sama rata. Yang menciptakan jurang pemisah dan membuat persepsi masyarakat berbeda adalah fasilitas pendukung di masing-masing sekolah. Ini yang menjadi PR besar kita bersama setiap tahun. Ada sekolah yang memiliki lapangan olahraga dan laboratorium lengkap, sementara di sekolah lain masih minim sekali,” ungkap Muhammad Novan Syahronie Pasie.
Novan memaparkan bahwa Samarinda saat ini memiliki total 164 SD Negeri dan 50 SMP Negeri. Dengan jumlah satuan pendidikan yang cukup banyak tersebut, pembenahan fasilitas fisik memang tidak bisa diselesaikan secara serentak, melainkan harus mengantre giliran menyesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah.
“Tentu perbaikannya bertahap karena keterbatasan APBD kita setiap tahunnya. Kami di legislatif akan terus mendorong porsi anggaran yang adil agar pemerataan sarana dan prasarana sekolah negeri ini bisa dipercepat,” jelasnya.
Sembari mengupayakan pemerataan fasilitas fisik, Komisi IV mendesak Dinas Pendidikan Samarinda untuk memperketat pengawasan terhadap kinerja tenaga pengajar di lapangan. Jangan sampai keterbatasan fasilitas fisik di suatu sekolah diperparah lagi dengan buruknya kedisiplinan guru dalam mengajar.
“Kita sudah minim di fasilitas, jangan sampai kualitas mengajarnya juga ikut menurun. Kami mendorong pengawas sekolah dan dinas terkait untuk bersikap tegas terhadap oknum guru yang tidak disiplin. Kualitas SDM guru harus tetap prima di sekolah mana pun mereka ditugaskan agar hak anak-anak mendapatkan pendidikan bermutu tetap terpenuhi,” pungkas Novan.(ADV/MYG)
