SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyambut positif sekaligus memberikan sejumlah catatan krusial dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah yang diinisiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026).
Andi Harun mengapresiasi terobosan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Kaltim untuk mengkonsolidasikan arah kebijakan fiskal daerah. Mengingat pentingnya penyelarasan anggaran di tengah kebijakan efisiensi Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat, ia bahkan mengusulkan agar rakor tematik serupa dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan.
“Apresiasi kepada Pemerintah Provinsi, secara khusus kepada Gubernur Kaltim, karena rakor yang mempertemukan seluruh kepala daerah se-Kaltim ini sangat penting. Jika perlu, rakor tematik baik pengelolaan keuangan, peningkatan PAD, maupun infrastruktur dilakukan tiap bulan. Sinergi ini krusial agar tantangan efisiensi TKD dari pusat bisa kita atasi bersama,” ujar Andi Harun usai menghadiri rapat.
Dalam rakor tersebut, Wali Kota Samarinda menyoroti dua isu krusial terkait arus kas dan pelaksanaan pembangunan di kabupaten/kota, yakni realisasi Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi dan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah.
Andi Harun mengungkapkan bahwa hingga memasuki Agustus 2026, realisasi Bankeu fisik dari Pemprov Kaltim ke kabupaten/kota belum berjalan. Ia mengkhawatirkan keterlambatan pencairan ini akan mengganggu ketepatan waktu serta kelancaran pengerjaan proyek pembangunan di lapangan.
Selain Bankeu, ia juga menyoroti ketimpangan persentase transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dari provinsi ke kabupaten/kota. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor, Kota Samarinda mencatatkan persentase penyaluran terkecil.
“Kebetulan hari ini yang paling kecil persentasenya adalah Samarinda, baru sekitar 35 persen. Kami menyarankan agar realisasinya tidak hanya pada tahap perencanaan, tapi juga saat pelaksanaan berlangsung secara seimbang dan merata. Jika dilakukan cepat dan merata, serapan belanja daerah makin cepat dan evaluasi APBD yang sedang berjalan bisa lebih terukur,” tegasnya.
Mengenai rencana rombongan Kepala Daerah se-Kaltim yang akan bertolak ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait alokasi dana transfer, Andi Harun menyatakan kesiapannya untuk terlibat penuh demi kebersamaan daerah. Namun, ia menekankan bahwa perjuangan ke pusat harus dibekali data teknokratik dan naskah akademik yang kuat, bukan sekadar narasi politik.
“Pusat tidak akan merespon kalau narasinya hanya narasi politik. Apalagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan akan menurunkan tim ke daerah-daerah yang mengeluh anggaran kurang, untuk mengevaluasi apakah benar APBD-nya tidak cukup atau karena kualitas belanjanya yang tidak diprioritaskan,” jelas Andi Harun.
Menurutnya, Pemprov dan Pemkab/Pemkot harus mampu menghadirkan dokumen ilmiah yang membuktikan bahwa permintaan tambahan alokasi TKD berorientasi pada kemanfaatan langsung bagi masyarakat.
“Kalau data kita kuat dan didukung dokumen teknokratik, yang berbicara itu data. Mungkin satu jam kita berjuang di pusat sudah ada jawaban. Tadi Pak Gubernur dan Ibu Sekda sudah memastikan bahwa langkah ke pusat nanti akan didukung oleh naskah akademik,” tambahnya.
Pahami Potensi Efisiensi Bankeu Provinsi
Terkait wacana penyesuaian hingga peniadaan Bankeu Provinsi ke kabupaten/kota pada tahun anggaran mendatang akibat kontraksi fiskal provinsi, Wali Kota Samarinda menyatakan dapat memaklumi kondisi tersebut.
“Tadi Pak Gubernur menyampaikan keadaan keuangan provinsi, jika memang tidak ada distribusi Bankeu, ya kita harus pahami. Kita tidak bisa memaksakan karena APBD provinsi juga mengalami kontraksi. Secara keseluruhan rakor hari ini sangat luar biasa, ini langkah konsolidasi yang sudah lama kita tunggu-tunggu,” pungkasnya.(MYG)
