SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Menyikapi dinamika dan perdebatan di media sosial mengenai prioritas pengangkatan guru paruh waktu dibanding Tenaga Kesehatan (Nakes) maupun tenaga honorer profesional lainnya, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda memberikan kejelasan. Kebijakan fokus pemerintah daerah saat ini murni didasarkan pada skala prioritas guna mengatasi darurat kekosongan tenaga pendidik di sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah menganaktirikan profesi nakes atau tenaga honorer sektor lain. Namun, kondisi objektif di lapangan menunjukkan bahwa Kota Samarinda tengah menghadapi defisit tenaga pendidik yang cukup kritis akibat banyaknya guru yang memasuki masa purnatugas atau pensiun setiap tahunnya.
“Sektor kesehatan dan pendidikan itu sama-sama vital. Tapi kita harus melihat kondisi riil kebutuhan guru di Samarinda saat ini. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, kita kekurangan sekitar 500-an guru,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi.
Ismail memaparkan, dampak dari kekosongan posisi guru terutama guru kelas sangat berisiko mengganggu proses belajar-mengajar harian para siswa. Berbeda dengan sektor pelayanan yang memiliki sistem shift kerja, kekosongan guru kelas langsung berdampak pada tidak terselenggaranya kegiatan pembelajaran di sekolah secara berkelanjutan.
“Coba bayangkan kalau guru kelas pensiun dan belum ada penggantinya. Berarti siswa dalam satu kelas bisa tidak belajar dan ini terjadi setiap hari. Ini bukan cuma untuk guru kelas, tapi juga guru mata pelajaran. Oleh karena itu, langkah pemerintah saat ini murni untuk menyelesaikan masalah mendesak di sektor pendidikan lebih dulu,” terangnya.
Ia meminta masyarakat untuk memaklumi langkah penataan tenaga honorer yang dilakukan oleh pemerintah secara bertahap. Setelah krisis kekurangan guru dapat teratasi, penataan tenaga kerja di sektor lain seperti kesehatan akan menyusul sesuai dengan perencanaan daerah.
“Pemerintah tentu bekerja secara bertahap. Untuk saat ini, fokus kita menyelesaikan dulu kasus kekurangan guru ini sampai tuntas. Nanti di tahun-tahun mendatang, baru kita dorong penataan untuk nakes dan sektor profesional lainnya secara berkesinambungan,” pungkas Ismail.(ADV/MYG)
