SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Maraknya insiden kebakaran permukiman dan lahan di wilayah Kalimantan Timur memicu keprihatinan mendalam dari jajaran legislatif. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengimbau warga Kota Tepian meningkatkan kewaspadaan lingkungan guna mencegah musibah serupa terjadi di ibu kota provinsi.
Dampak kemarau dan kerentanan kebakaran belakangan ini telah menelan kerugian besar di daerah tetangga, seperti musibah hebat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menghanguskan puluhan bangunan warga.
Helmi mengungkapkan rasa duka atas musibah yang menimpa warga di wilayah pesisir Kukar, termasuk kejadian kebakaran yang melanda kampung halamannya sendiri di Kecamatan Muara Muntai.
“Kekhawatiran akan kebakaran itu kita harus hati-hati, jaga-jaga. Karena seperti di Kukar kemarin ada 75 rumah yang terbakar. Nah, kebetulan juga di Kukar, di kampung saya itu kemarin di Muara Muntai ada sekitar sembilan rumah, rencana mau nengok ke sana,” ungkap Helmi Abdullah, Sabtu (10/10/2016).
Pengalaman pahit tersebut dijadikan Helmi sebagai pengingat keras bagi seluruh warga Samarinda agar tidak ceroboh dalam mengelola lahan maupun sampah di lingkungan pemukiman, area persawahan, dan perkebunan.
Ia menegaskan pentingnya aksi pencegahan mandiri dengan tidak melakukan aktivitas pembakaran secara terbuka (open burning) yang memicu eskalasi titik api di musim kering.
“Imbauan kita kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Samarinda, untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Jangan membakar sampah sembarangan, apalagi mungkin di tempat-tempat daerah perkebunan atau sawah,” tegasnya.
Menanggapi kepungan asap akibat kebakaran lahan yang mulai mengancam kualitas udara serta kesehatan siswa di sekolah, Helmi turut memberikan tanggapan terkait potensi penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi anak sekolah di Samarinda.
Menurutnya, penetapan kebijakan meliburkan siswa atau mengalihkan proses belajar secara daring harus didasarkan pada evaluasi situasi lapangan yang terukur serta koordinasi lintas instansi teknis terkait.
“Saya kira kita lihat situasi dan keadaannya. Pemerintah nanti akan berkoordinasi untuk mengambil keputusan yang terbaik,” pungkas Helmi.(ADV)
