SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Lemahnya fungsi pengawasan di lapangan dinilai menjadi celah utama maraknya praktik pengetapan BBM bersubsidi di Kota Samarinda. Aktivitas pengetap tak hanya memicu antrean panjang di SPBU, tetapi juga menyuplai maraknya keberadaan mesin pompa mini (pom mini) eceran yang menjamur di berbagai sudut kota.
Komisi II DPRD Kota Samarinda mendorong adanya sinergi yang lebih agresif antara Satpol PP, Aparat Penegak Hukum (APH), hingga elemen masyarakat untuk melakukan penindakan tegas di lapangan.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyayangkan sikap sebagian pihak di lapangan yang terkesan melakukan pembiaran saat melihat secara langsung aktivitas pengetapan BBM di SPBU.
“Pengawasannya harus lebih diperketat. Masalahnya kan di situ aja. Kalau cara pendistribusian sebenarnya sudah benar, cuma yang di lapangan ini yang sering jadi masalah. Karena kadang kita melihat begitu cuma diam aja, lihat orang mengetap diam aja, akhirnya jadinya kebiasaan,” kata Iswandi.
Menanggapi penertiban pom mini dan pengetap yang gencar dilakukan Satpol PP Pemkot Samarinda, Iswandi menegaskan bahwa penindakan hukum harus didasari oleh bukti fisik yang kuat agar memiliki kepastian hukum.
Ia menyebutkan bahwa pembuktian di lapangan memerlukan aksi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pelaku pengetapan maupun oknum yang memfasilitasinya, guna menghindari tuduhan spekulatif.
“Kita menindak sesuatu kalau enggak ada buktinya kan susah, ya kan? Harus ada buktinya, tangkap tangan dulu. Kalau enggak kan jatuhnya fitnah. Nah, buktikan itu. Itu aja sih,” tegas Iswandi.
Selain aparat penegak hukum, Iswandi juga mengajak insan pers dan media massa di Samarinda untuk terlibat aktif melakukan pengawasan independen dan mempublikasikan temuan-temuan penyimpangan di lapangan.
Melalui pengawasan ketat dari lintas sektor dan tindakan tegas tanpa tebang pilih, DPRD optimistis rantai pasok BBM ilegal dapat diputus sehingga BBM bersubsidi benar-benar kembali ke tangan warga yang berhak.(ADV/MYG)
