Samarinda, Cakrawalakaltim.com – Kantor Pertanahan Kota Samarinda menggelar pertemuan klarifikasi terkait permasalahan indikasi tumpang tindih antara Sertipikat Hak Pakai Nomor 282/Sidodadi atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 321/Gunung Kelua atas nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia c.q. Imigrasi Samarinda, pada Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kota Samarinda pada pukul 14.00 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Heru Maulana, S.P., M.Si., QRMP., sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 28 Oktober 2026.
Pertemuan ini turut mengundang sejumlah instansi terkait, yaitu Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Imigrasi dan Pemasyarakatan Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
Heru Maulana menyampaikan bahwa klarifikasi ini merupakan langkah penting untuk memperoleh informasi dan keterangan dari masing-masing pihak terkait permasalahan yang sedang dibahas. Melalui koordinasi dan komunikasi ant instansi, diharapkan persoalan tersebut dapat ditelaah secara cermat berdasarkan data dan dokumen pertanahan yang tersedia.
Lebih lanjut, Heru Maulana menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mendukung proses penanganan permasalahan pertanahan agar dapat berjalan secara tertib, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kota Samarinda berkomitmen untuk terus mengedepankan koordinasi, klarifikasi, serta penanganan permasalahan pertanahan secara profesional dan akuntabel.
