TENGGARONG, Cakraawalakaltim.com – Sebanyak tujuh warga pemilik lahan di Kecamatan Muara Badak mengadu ke Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) pada Jumat (3/1/2025) terkait lahan mereka di Desa Muara Badak Ulu yang telah digarap menjadi proyek kanal penanggulangan banjir oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, namun hingga kini belum dibebaskan.
Zakaria, salah satu pemilik lahan, mengungkapkan bahwa lahan mereka yang sudah digarap untuk proyek kanal tersebut memiliki panjang sekitar 700 meter dengan lebar 60 meter. “Total luas lahan kami lebih dari satu hektare. Kami berharap Pemkab Kukar segera membebaskan lahan yang sudah digarap dan melanjutkan proyek penanggulangan banjir ini,” ujarnya.
Zakaria bersama enam pemilik lahan lainnya menyatakan bahwa mereka telah berulang kali bertemu dengan dinas terkait, namun belum mendapatkan solusi. “Kami berharap dengan keterlibatan Komisi I DPRD Kukar, masalah ini bisa segera diselesaikan, karena sudah bertahun-tahun tidak ada kejelasan,” tambahnya.
Anggota Komisi I DPRD Kukar, M Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini. “Proyek kanal sudah digarap, tapi lahannya belum dibebaskan. Ini sangat aneh,” ujarnya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama anggota Komisi I lainnya.
Ketua Komisi I, Agustinus Sudarsono, menyatakan bahwa persoalan ini akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada Januari 2025 dengan menghadirkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar. “Kita akan undang dinas terkait untuk membahas semua persoalan ini,” kata Agustinus.
Staf Sumber Daya Air Dinas PU Kukar, Lukman, menyebutkan bahwa proyek kanal tersebut dimulai sekitar tahun 2013. “Saya belum bisa merinci anggaran proyek tersebut karena saya belum bekerja di Dinas PU pada tahun itu. Nanti kami akan cek kembali datanya,” ujarnya.
Sidak di lokasi proyek kanal ini juga dihadiri oleh anggota Komisi I lainnya, yaitu Sugeng Hariyadi, Erwin, Safruddin, Annisa Mulia Utami, dan Desman Minang Endianto. (*)
