Samarinda, Cakrawalakaltim.com – Masyarakat dari berbagai lapisan berkumpul di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur pada Senin (12/2/24). Mereka membawa tuntutan yang kuat akan evaluasi menyeluruh terhadap proses pemilihan umum (Pemilu) serta peran KPU yang dianggap sebagai penentu utama dalam sistem demokrasi Indonesia.
Koordinator Lapangan dari Jatam Kaltim, Aji Ahmad Affandi, menegaskan, “Ketika mereka terpilih mereka berjanji akan ada kesejahteraan bagi rakyat, akan ada peningkatan kapasitas masyarakat, pemenuhan hak asasi manusia, alih-alih janji-janji tersebut terpenuhi, kita melihat selama 10 tahun terakhir, malahan intensitas daripada kriminalitas warga semakin meningkat, bahkan salah satu warga di Kutim yang bersengketa dengan Perusahaan, alih-alih mendapat keadilan, mereka malah diintimidasi dengan undang undang darurat, ini terlihat memilukan bagi negara yang katanya demokrasi, seharusnya masyarakat jadi objek utama yang harus diperhatikan dan didengar, tapi malah dirampas haknya.”
Mereka mengecam keras klaim bahwa demokrasi sejati telah meredup di Indonesia, yang kini diwarnai oleh dominasi oligarki dalam setiap proses pemilu.
“Target kami sebenarnya, kami ingin di dengar, kami ingin mengingatkan bahwa janji-janji itu ada dan kami akan menagihnya,” tambah Affandi dengan suara tegas.
Kritik terhadap sistem Pemilu juga merambah pada kurangnya evaluasi menyeluruh pasca-Pemilu.
“Kita melihat dari pasca reformasi sudah berapa kali terjadi Pemilu, namun tidak ada evaluasi setelahnya. Jadi seolah-olah pesta demokrasi hanya sebatas pesta demokrasi, padahal kalau kita melihat secara saksama, Pemilu ini menjadi penentu nasib bangsa ke depan,” tambahnya.
Dalam aksinya, mereka menggandeng harapan akan adanya proses demokrasi yang lebih inklusif dan transparan di masa depan.
“Harus netral, sebagaimana pembentukan KPU di awal pasca reformasi sebagai lembaga yang independent, dan lembaga yang melaksanakan pemilihan umum,” jelas Affandi.
Menyadari peran sentral KPU dalam mengawal integritas pemilu, para pengunjuk rasa hari ini menghadap langsung ke kantor tersebut. Mereka menyerukan perlunya pembenahan dan peningkatan kinerja KPU guna memastikan proses Pemilu yang adil dan bersih.
Protes ini bukan semata bentuk kekecewaan, tetapi juga sebuah ajakan untuk menegakkan demokrasi yang sesungguhnya, yang memberikan kekuasaan sejati pada rakyat.
“Itu salah satu hal yang kami harapkan bahwa ke depannya, kami menginginkan proses demokrasi yang betul-betul utuh dan memberikan hak peto itu pada masyarakat, tidak ada pencideraan dan tidak ada keberpihakan,” pungkas Affandi, di tengah semangat protes yang berkobar.
Aksi di depan KPU Provinsi Kalimantan Timur ini menjadi titik awal bagi gerakan yang lebih besar, yang bertujuan untuk menyuarakan keadilan dan transparansi dalam sistem politik Indonesia. (AD)
