SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda didorong untuk memperluas ruang kolaborasi dengan sektor swasta dan perbankan guna mendukung keberlanjutan pembangunan kota di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Terobosan baru di luar pola pembiayaan konvensional dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar berbagai proyek infrastruktur dan fasilitas publik tetap dapat berjalan tanpa harus membebani APBD secara penuh.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menekankan bahwa skema pelibatan pihak ketiga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) maupun kerja sama branding memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Salah satu peluang yang dapat dijajaki adalah penyelesaian segmen lanjutan pada kawasan ikonik kota, di mana pihak swasta dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan fisik maupun penataan kawasan tersebut.
“Misalkan ada pihak yang ingin ikut branding pembangunan Teras Samarinda segmen dua, tiga, atau empat, kenapa tidak? yang penting tetap mengikuti kaidah dan tidak melanggar aturan. Pemerintah harus mulai berpikir agak out of the box. Tidak bisa semua-semua mengandalkan APBD,” ujar Iswandi, Kamis (7/5/2026).
Selain dukungan pada infrastruktur fisik, fokus pembangunan juga diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Hal ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa kehadiran sektor perbankan di Samarinda memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kelas UMKM yang selama ini menjadi binaan pemerintah kota.
“Tadi ada kredit sampai Rp100 juta tanpa jaminan. Nah ini yang nanti akan kami dalami lagi, termasuk sistem dan prosedurnya. Kalau memang cocok untuk pelaku usaha, terutama binaan Dinas Perdagangan atau koperasi, tentu bisa kita arahkan ke sana,” jelas Iswandi.
Evaluasi terhadap laporan keuangan perbankan yang menjadi mitra pemerintah daerah juga terus dilakukan guna melihat sejauh mana manfaat tidak langsung yang bisa dikembalikan kepada masyarakat. Iswandi menegaskan bahwa sinkronisasi antara kebutuhan daerah dan dukungan sektor keuangan harus terus diperkuat agar tercipta sinergi pembangunan yang efektif.
“Ini salah satu tindak lanjut juga. Kami ingin melihat dan membedah laporan keuangan bank bersama Komisi II,” tutupnya.(ADV/MYG)
