SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pengelolaan dana daerah dan masyarakat di sektor perbankan diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan secara nominal berupa bunga, tetapi juga manfaat sosial yang luas bagi pembangunan Samarinda. Komisi II DPRD Samarinda menekankan pentingnya komitmen perbankan dalam menyalurkan CSR secara transparan dan terukur guna mendukung program-program strategis di luar jangkauan APBD.
DPRD menyoroti bahwa keterlibatan perbankan dalam mempercantik kota masih tergolong minim dibandingkan dengan perputaran dana yang mereka kelola di wilayah ini. Iswandi menegaskan bahwa kehadiran lembaga keuangan seharusnya menjadi mitra sejajar pemerintah dalam membangun lingkungan kota yang lebih layak melalui penyediaan sarana dan prasarana publik.
“Kami melihat perbankan ini menghimpun dana di Samarinda, beraktivitas di sini. Tapi kontribusi ke kota, khususnya CSR, hampir tidak terlihat, kecuali BPD. Minimal ada kontribusi nyata, misalnya pembangunan taman atau fasilitas umum. Tidak semua harus dibiayai APBD,” jelas Iswandi, Kamis (7/5/2026).
Iswandi menilai bahwa nilai manfaat yang kembali ke masyarakat tidak boleh hanya diukur dari selisih suku bunga yang ditawarkan oleh bank kepada pemerintah kota. Menurutnya, kontribusi sosial dalam bentuk fisik memiliki nilai jangka panjang yang lebih tinggi bagi identitas kota dan kesejahteraan warga secara umum.
“Satu bank saja sebenarnya bisa membangun itu. Kalau ada lima atau enam bank, berarti bisa ada lima atau enam proyek tanpa membebani anggaran daerah. Kita tidak bisa hanya menghitung dari selisih bunga. Harus dilihat juga benefit lain yang kembali ke masyarakat,” tutur Iswandi.
Ke depan, koordinasi antara sektor perbankan dan pemerintah kota diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk pemanfaatan skema kredit ringan tanpa jaminan bagi pelaku usaha. Pihak legislatif berkomitmen untuk terus memantau efektivitas program-program tersebut agar benar-benar tepat sasaran.
“Kalau selisih bunga sekitar Rp500 juta, sementara CSR bisa mencapai Rp1 miliar, tentu manfaatnya lebih besar untuk masyarakat. Ada informasi kredit tanpa jaminan Rp100 juta. Ini akan kita dalami lagi. Kalau cocok, bisa kita arahkan ke pelaku usaha binaan pemerintah,” tutupnya.(ADV/MYG)
