SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Agenda Coffee Morning yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Gedung Olah Bebaya, Senin (13/4/2026), menuai sorotan. Pertemuan tersebut sempat dikaitkan dengan upaya mengantisipasi rencana aksi massa pada 21 April mendatang.
Menanggapi hal itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki kaitan dengan agenda unjuk rasa, melainkan murni forum komunikasi yang rutin dilakukan pemerintah.
Ketegangan sempat muncul dalam forum saat Ketua Umum Keluarga Besar Suku Kalimantan, Theresia Rosana, mempertanyakan waktu pelaksanaan kegiatan yang dinilai bertepatan dengan situasi publik yang tengah memanas.
“Kenapa forum semacam ini baru muncul sekarang? Publik sangat wajar jika berasumsi macam-macam, mengingat dalam waktu dekat akan ada aksi besar,” ujarnya.
Ia menilai, komunikasi antara pemerintah dan ormas seharusnya dibangun secara konsisten, bukan hanya ketika muncul isu-isu tertentu. Selain itu, ia juga menyinggung komposisi pihak yang kerap dilibatkan dalam kegiatan strategis serta absennya Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam pertemuan tersebut.
Menjawab kritik tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Frananta Sembiring, menegaskan bahwa kegiatan itu baru terlaksana setelah dirinya resmi menjabat pada Maret 2026.
Ia menyebut, agenda tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kembali komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat yang sempat tertunda.
“Sama sekali tidak ada kaitannya dengan rencana aksi unjuk rasa. Ini murni silaturahmi. Karena saya baru menerima mandat Maret lalu, maka setelah itulah kami langsung merancang agenda ini guna membangun jembatan komunikasi,” tegasnya.
Sembiring juga memastikan, seluruh masukan dari peserta akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi, sekaligus dasar untuk memperkuat pola komunikasi ke depan.
“Semua catatan hari ini akan kami rangkum dan laporkan ke Gubernur. Kami ingin membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dan transparan dengan masyarakat,” katanya.
Ke depan, Kesbangpol Kaltim berencana memperluas forum serupa dengan melibatkan lebih banyak ormas dan menghadirkan langsung gubernur agar dialog berjalan lebih komprehensif dan inklusif.(MYG)
