SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Keamanan jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di sejumlah titik strategis Kota Samarinda dinilai dalam kondisi mengkhawatirkan akibat usia infrastruktur yang sudah terlalu tua. Komisi III DPRD Samarinda menemukan adanya jaringan kabel bawah tanah yang sudah berusia lebih dari 15 tahun dan belum pernah tersentuh peremajaan secara menyeluruh.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti risiko teknis yang bisa muncul dari kabel-kabel tua tersebut, terutama potensi arus pendek yang memicu padamnya lampu jalan. Ia mengusulkan agar Dinas Perhubungan segera melakukan audit dan penggantian jaringan kabel guna mendukung visi kota terang.
“Kabel bawah tanahnya juga sebagian besar sudah berusia lebih dari 10 hingga 15 tahun dan cukup mengkhawatirkan. Karena itu, kami telah mengusulkan kepada Dinas Perhubungan agar dilakukan peremajaan LPJU. Usulan tersebut sebenarnya sudah disampaikan, hanya saja kembali lagi persoalannya pada ketersediaan anggaran,” ujar Deni ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda, Rabu malam (13/5/2026).
Kondisi infrastruktur yang tidak layak ini juga terpantau di kawasan Citra Niaga, di mana struktur tiang dan lampu model lama dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan estetika maupun fungsi saat ini. Deni menegaskan bahwa pembenahan LPJU bukan sekadar masalah lampu, melainkan menyangkut sistem jaringan secara utuh.
“Struktur lampunya sudah tidak layak karena merupakan model lama dan perlu dilakukan perbaikan maupun penggantian. Padahal, kalau berbicara soal keamanan masyarakat, LPJU merupakan kebutuhan yang sangat penting,” tuturnya.
Persoalan anggaran memang menjadi kendala utama dalam proses peremajaan ini. Namun, Deni tetap mendesak agar titik-titik krusial seperti Jembatan Mahkota mendapatkan penanganan segera melalui koordinasi intensif dengan dinas terkait agar realisasinya tidak terus tertunda.
“Saya sempat berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan terkait persoalan LPJU khususnya di kawasan Jembatan Mahkota. Saya menanyakan langsung kepada kepala dinas kapan bisa direalisasikan. Fakta lapangan menunjukkan masih banyak lampu jalan yang belum diremajakan,” jelas Deni.
Deni berharap ada kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada sektor keamanan publik di malam hari. Ia menginginkan pemerintah tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan risiko jangka panjang jika infrastruktur kelistrikan jalan terus dibiarkan dalam kondisi usang.
“Kami tidak ingin ada kejadian yang disebabkan padamnya lampu penerangan jalan umum. Kami ingin pelayanan pemerintah kota benar-benar maksimal dan fokus pada kebutuhan masyarakat,” tutupnya.(ADV/MYG)
