SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Strategi memperkuat ketahanan pangan dari tingkat domestik mulai digodok bersama oleh Pemerintah Kota Samarinda dan unsur legislatif. Dengan mengoptimalkan lahan pekarangan, program bantuan berskala mikro ini diarahkan untuk menekan pengeluaran belanja harian sekaligus menjadi alternatif sumber penghasilan tambahan bagi keluarga di perkotaan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samarinda, Muhammad Darham, memaparkan bahwa tren pertanian urban mini di Samarinda memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara masif. Berdasarkan pemetaan di lapangan, warga hanya membutuhkan sedikit stimulus pendanaan untuk memulai produksi pangan secara mandiri.
“Ada pendampingan. Insyaallah nanti kami mohon dana aspirasi dari anggota dewan untuk bisa membantu masyarakat, karena biaya hidroponik itu tidak terlalu mahal. Warga sudah menyatakan bersedia dan siap. Saya bilang itu lebih bagus untuk membantu perekonomian rumah tangga dulu, kemudian untuk wilayah sekitarnya. Bahkan untuk ternak ayam pun mereka juga berminat,” kata Muhammad Darham, Rabu (24/6/2026).
Intervensi pemerintah ini nantinya tidak hanya menyasar sektor sayuran, tetapi juga dikombinasikan dengan pembagian hewan ternak yang memiliki masa produktivitas harian yang cepat untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
“Untuk program ayam petelur ini, kami akan siapkan terobosan kepada masyarakat. Alhamdulillah tanggapan mereka sangat bagus sejauh ini,” imbuhnya.
Gayung bersambut, langkah taktis instansi teknis ini diamini oleh pihak parlemen. Dewan sepakat bahwa penguatan ekonomi di tingkat bawah harus dimulai dari program sederhana yang hasilnya bisa dirasakan secara instan oleh dapur masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyatakan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran kedewanan pada program kemitraan yang mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung. Menurutnya, skema bantuan modal mikro berupa penyediaan ayam petelur siap produksi akan melahirkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di tengah masyarakat.
“Kita bisa berkolaborasi. Artinya, DPRD bisa menganggarkan dana yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Contohnya seperti yang dikatakan Pak Viktor mengenai program ayam petelur. Misalkan dalam satu rumah kita beri dua ekor yang sudah siap bertelur, jadi jangan dari anakan lagi. Otomatis efek dominonya ekonomi masyarakat terbantu, lumayan bisa menghemat dua ratus hingga tiga ratus ribu rupiah sebulan,” jelas Iswandi.
Lebih lanjut, Iswandi, menegaskan pentingnya mengubah pola pikir dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah, di mana nilai keberhasilan sebuah program harus diukur dari asas kemanfaatannya, bukan besarnya serapan dana belanja operasional.
“Itu anggaran kecil tetapi langsung menyentuh masyarakat. Kalau warga merasakan manfaatnya dan terbantu mendapatkan tambahan penghasilan, nanti mereka bisa mengembangkan sendiri dengan membeli ternak tambahan. Jadi menurut kami, program itu jangan dilihat dari besar kecilnya anggaran, tetapi dari besar kecilnya manfaat bagi masyarakat. Anggaran besar kalau tidak bermanfaat buat apa,” tutur Iswandi.(MYG)
