SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang kian tak terkendali di Kota Samarinda mulai memicu kekhawatiran serius. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk bergerak cepat menyiapkan sistem transportasi publik atau transportasi massal guna mencegah ancaman kelumpuhan lalu lintas di masa depan.
Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) per 12 Juli 2026, total armada kendaraan di Kota Tepian kini telah menyentuh angka 1.011.531 unit, yang didominasi oleh 904.150 unit sepeda motor dan 107.381 unit mobil pribadi. Angka ini secara drastis telah melampaui total jumlah penduduk Kota Samarinda yang mencatatkan angka 893.385 jiwa berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara ledakan jumlah kendaraan dan kapasitas ruas jalan yang stagnan akan menjadi bom waktu bagi mobilitas warga. Apalagi, opsi pelebaran jalan di kawasan perkotaan Samarinda saat ini sudah sangat terbatas.
“Bayangkan kalau semua kendaraan itu turun ke jalan secara bersamaan, kita mau parkir di mana? Ruang untuk menambah jalan baru di Samarinda ini sudah sangat terbatas, sehingga tidak ada pilihan lain. Kami mendorong agar Pemkot Samarinda mulai menyiapkan dan menganggarkan fasilitas layanan publik berupa transportasi massal pada tahun 2027 mendatang,” ujar Deni Hakim Anwar.
Deni menilai, penyediaan transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi strategi kunci untuk mengubah pola pikir warga agar perlahan mengalihkan ketergantungan dari moda transportasi pribadi ke moda transportasi umum.
Jika intervensi ini tidak segera dieksekusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendatang, Deni memprediksi Samarinda akan segera menghadapi krisis tata kota baru berupa titik kemacetan horor yang memanjang serta darurat ketersediaan lahan parkir.
“Langkah ini penting supaya masyarakat punya alternatif pilihan mobilitas dan tidak terus-menerus bergantung pada mobil atau motor pribadi. Tanpa adanya penambahan ruas jalan serta pengendalian jumlah armada pribadi, penyediaan transportasi massal adalah solusi mutlak yang harus direalisasikan demi kenyamanan kota,” pungkas Deni.(ADV/MYG)
