SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melalui Komisi I (Satu) mulai melakukan pengawasan ketat terhadap realisasi penyerapan anggaran tahun 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi rutin terhadap efektivitas program kerja yang dijalankan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja komisi.
Hingga memasuki semester kedua, Komisi I mencatat realisasi penyerapan anggaran masih berada di kisaran angka 33 persen. Meski angka tersebut dinilai masih dalam batas normal oleh pihak legislatif, Komisi I menegaskan bahwa sisa waktu yang ada hingga bulan Desember harus dimaksimalkan untuk mengejar target program yang belum terselesaikan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Saputra menyoroti bahwa di tengah kondisi fiskal daerah yang kurang stabil, setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki dampak yang terasa bagi masyarakat. Ia meminta agar seluruh instansi tidak hanya sekadar fokus pada serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas hasil dari program yang dijalankan.
“Kami menekankan kepada seluruh mitra kerja agar lebih kreatif dalam menyusun anggaran. Kita ingin melihat sejauh mana efektivitas program yang dijalankan. Jangan sampai anggaran hanya dihabiskan untuk pembelian barang atau kegiatan rutin yang tidak memberikan hasil nyata bagi perkembangan daerah,” tegas Samri Saputra, Senin (6/7/2026).
Dalam evaluasi yang dilakukan, Samri memberikan penekanan khusus terkait pentingnya orientasi pada hasil. Menurutnya, sebuah instansi harus mampu menunjukkan timbal balik dari setiap modal yang diserap, bukan sekadar menjalankan tugas untuk menghabiskan pagu dana yang telah ditetapkan.
Jika anggaran terus digunakan tanpa ada nilai tambah bagi kas daerah, maka pembangunan kota akan berjalan di tempat.
Lebih lanjut, Komisi I berharap pemerintah kota dapat lebih mandiri secara fiskal. Belajar dari kebijakan pemangkasan dana transfer oleh pemerintah pusat, Komisi I mendorong agar setiap OPD mampu menciptakan inovasi program yang berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Harapan kita, Samarinda ke depan bisa menjadi daerah yang mandiri secara pendapatan. Kita harus berupaya mencari celah untuk meningkatkan PAD tanpa harus membebani masyarakat, sehingga kita tidak lagi terlalu bergantung pada bantuan dana pusat dalam memenuhi kebutuhan pembangunan,” pungkas Samri.(ADV/MYG)
