SAMARINDA, Cakrawalakltim.com – Manajemen logistik Kontingen Kota Samarinda kini tengah berkejaran dengan waktu demi mengamankan kepesertaan mereka pada Porprov VIII Kalimantan Timur di Kabupaten Paser. Kompleksitas birokrasi keuangan daerah yang kini berbasis digital memicu desakan dari internal organisasi olahraga agar proses administrasi hibah segera dituntaskan sebelum memasuki fase krusial operasional.
Pihak pengurus menilai penundaan yang terlalu lama akan berisiko fatal pada proses pengadaan atribut dan akomodasi massal ribuan delegasi. Terlebih, pencairan dana tersebut harus melewati verifikasi berlapis di bawah naungan instansi kedinasan yang ditunjuk sebagai pemegang otoritas anggaran.
Ketua Harian KONI Samarinda, Roy Hendrayanto, menuturkan bahwa salah satu pemicu belum matangnya draf usulan keuangan adalah keterlambatan rilis data kuota tanding dari pihak panitia besar tingkat provinsi. Hal tersebut membuat pengurus daerah terpaksa menggunakan data historis kompetisi tahun lalu sebagai basis mitigasi anggaran penunjang.
“Kesiapan anggaran ini menunggu hasil dari nomor tanding. Kalau kesiapan anggaran kami, Dispora juga mengusulkan. Atlet kita kurang lebih segitu. Nah, itu semua yang nanti menjadi dasar kami tadi ke Komisi IV untuk menaungi kami, selain Dispora juga. Kami belum tahu angkanya berapa, nanti biar Pak Bendahara Umum yang bisa menjelaskan,” ujar Roy Hendrayanto, Senin (20/7/2026).
Roy menilai koordinasi horizontal bersama parlemen merupakan jembatan utama untuk menembus kekakuan sistem regulasi keuangan daerah. Pengurus berharap mediasi dewan mampu melahirkan dispensasi taktis demi kelancaran pemberangkatan kontingen pada November mendatang.
“Kemungkinan ini tadi kami akan dijadwalkan kembali tanggal 27 untuk rapat lagi bersama dengan BPKAD dan Bapperida,” tutur Roy.
Menyambung hal itu, Bendahara Umum KONI Samarinda, Nur Zaid, mengingatkan semua pihak terkait mengenai batasan operasional penyerapan dana dalam ekosistem pemerintahan saat ini. Mengingat posisi KONI hanya bertindak sebagai pengguna komoditas anggaran, maka ketepatan waktu pencairan dari dinas pengampu menjadi kunci hidup-mati kesiapan atlet.
Nur Zaid mematok pertengahan triwulan ketiga sebagai batas kelayakan maksimal penginjeksian dana agar manajemen keberangkatan tim tidak berantakan dan tidak memicu inflasi biaya akibat pemesanan mendadak.
“Sistematika sekarang kan kita sistemnya SIPD. Yang menerima bukan kami, kami ini hanya pengguna saja. Yang menerima tentu saja Disporapar Kota Samarinda yang menjadi penaung anggaran kami. Terlambat atau tidaknya itu terpulang kepada pihak-pihak yang terkait. Kami hanya menyampaikan idealnya seharusnya di bulan Agustus ini selambat-lambatnya,” urai Nur Zaid.
Guna menghindari pembengkakan biaya hidup di lokasi pelaksanaan Porprov VIII Paser nanti, Nur Zaid menegaskan bahwa mobilisasi massa kontingen baru akan dieksekusi mendekati hari pembukaan lomba. Keputusan konkret mengenai jadwal dan volume keberangkatan akan segera dirilis secara transparan begitu rapat koordinasi teknis bersama seluruh delegasi kabupaten/kota selesai diketuk palu.
“Rencana keberangkatan tentu saja setelah ditentukannya nomor tanding dan jadwal konkret yang dirilis oleh PB Porprov nanti. Tentu saja kita tidak jauh-jauh dari tanggal pelaksanaan. Karena kalau misalnya terlalu jauh-jauh memberangkatkan, kan pembengkakan biaya lagi. Kalau sudah nomor tanding ditentukan, kita pasti akan rilis berapa jumlah atlet yang kita akan berangkatkan,” tutup Nur Zaid.(MYG)
