SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Samarinda tampil dengan wajah baru. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi meniadakan konvoi Pawai Pembangunan di jalan-jalan protokol dan mengalihkan seluruh kemeriahan pesta rakyat langsung ke tingkat kelurahan.
Perubahan konsep perayaan ini berdasar pada prinsip penghematan anggaran belanja daerah. Dengan meniadakan pawai terpusat, Pemkot Samarinda berhasil merelokasi dana kegiatan seremonial sebesar Rp2,5 miliar untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak, seperti pembayaran utang daerah dan premi BPJS warga.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa pengalihan pusat kegiatan ke kelurahan justru menghidupkan kembali tradisi gotong royong warga sekaligus menggerakkan ekonomi mikro di tingkat tapak.
“Kami memohon maaf dan pengertian dari seluruh masyarakat. Setelah evaluasi, kami memprioritaskan anggaran untuk membayar utang daerah serta membiayai jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi warga. Sangat disayangkan jika Rp2 miliar sampai Rp2,5 miliar habis hanya untuk kegiatan pawai,” ujar Andi Harun, Selasa (11/8/2026).
Rangkaian acara kemerdekaan di tingkat kelurahan kini diisi dengan berbagai turnamen olahraga antar rukun tetangga (RT), bazar kuliner UMKM, perlombaan tradisional, hingga jalan sehat keluarga. Skema baru ini terbukti membuat atmosfer peringatan Kemerdekaan RI dirasakan lebih dekat dan merata oleh warga.
Pemkot menilai, anggaran daerah yang ada jauh lebih bermanfaat jika dampaknya langsung memutar roda perekonomian para pedagang kecil di kawasan permukiman.
“Semangat kemerdekaan tidak berkurang karena perayaannya kita alihkan ke kelurahan. Sekarang di tiap kelurahan ramai dengan perlombaan olahraga, pesta rakyat, hingga jalan sehat yang melibatkan UMKM lokal. Biarlah kemeriahannya menyebar dan dirasakan langsung oleh warga di kelurahan,” tegasnya.
Wali Kota juga menggarisbawahi bahwa penataan ulang belanja daerah ini merupakan bagian dari upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi Samarinda yang berada di angka 6,22 persen. Kebijakan ini dibarengi penguatan kinerja BUMD daerah agar tetap seimbang antara mencari pendapatan dan memberikan pelayanan publik.
Dengan mengunci efisiensi pada kegiatan non-prioritas, Pemkot Samarinda optimistis struktur anggaran daerah tetap sehat dan akuntabel hingga akhir tahun anggaran.
“Langkah efisiensi ini menjadi ikhtiar bersama agar alokasi APBD benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat Samarinda,” pungkas Wali Kota.(MYG)
