SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GRM) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (21/10/2026) sore. Aksi yang melibatkan elemen mahasiswa, komunitas, dan masyarakat umum ini membentangkan spanduk bertuliskan “All Eyes on Karhutla” untuk menyuarakan aspirasi terkait penanganan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta isu-isu sosial-ekonomi di Kaltim.
Dalam aksi tersebut, massa melayangkan tujuh poin tuntutan utama, antara lain mendesak penetapan Karhutla sebagai bencana nasional, penindakan tegas bagi korporasi pembakar lahan dan penunggak reklamasi tambang, penyelesaian kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), penghentian pemadaman listrik bergilir, serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menyoroti kondisi kabut asap dan masalah pelayanan publik yang dirasakan warga di lapangan.
“Hari ini sebuah kegelisahan meledak secara bersama-sama. Perlu panggilan persatuan untuk menyimpulkan gerakan bersama bahwa ada permasalahan yang menjadi ancaman nyata bagi kita semua. Ketika situasi makin genting dan berbahaya, mereka yang katanya pimpinan daerah dan pusat justru melihat kita sengsara dan terdesak asap,” kata salah satu orator mahasiswa di lokasi aksi.
Jenderal Lapangan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, Angga Wato, menyampaikan secara langsung tuntutan massa saat beraudiensi di luar gedung. Ia menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam merespons dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk ancaman Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
“Hari ini kita sama-sama bersolidaritas, ada satu bencana yang hari ini diberikan jawaban melalui pimpinan daerah yang sangat defensif. Narasi bahwa situasi ‘aman saja’ itu tidak membuktikan masyarakat baik-baik saja. Justru semakin parah, Pak. Kita dapat data bahwa di Samarinda sudah teridentifikasi ada korban jiwa, seorang bayi meninggal terkena ISPA. Apakah Karhutla ini benar-benar ancaman eksistensial, atau pemerintah justru membiarkan?” ujar Angga Wato di hadapan Gubernur Kaltim.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, turun langsung menemui massa aksi guna mendengarkan dan memberikan jawaban atas poin-poin yang disampaikan. Rudy membantah anggapan bahwa pemerintah daerah dan aparat terkesan membiarkan Karhutla meluas tanpa upaya pemadaman.
Ia menjelaskan bahwa jajaran dinas teknis bersama instansi terkait dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus berupaya memadamkan titik-titik api yang tersebar di wilayah Kaltim.
“Untuk Karhutla, hari Kamis kemarin Pak Wakil Menteri Dalam Negeri datang ke sini khusus untuk memberikan atensi dan asistensi berkaitan dengan Karhutla. Seluruh Forkopimda, TNI, Polri, BPBD, Dinas Kehutanan, hingga Manggala Agni yang diperkuat hampir 12.000 personel di 10 kabupaten/kota terus berjibaku memadamkan Karhutla,” terang Rudy Mas’ud.
Rudy mengakui kendala di lapangan masih dihadapi lantaran luasnya area yang terbakar serta faktor cuaca. Menerima aspirasi tersebut, ia menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan Karhutla dan penyampaian poin tuntutan masyarakat.
“Tolong teman-teman untuk bisa memberikan support-nya dan terus kita kawal bersama-sama. Kami akan datang ke Jakarta bertemu dengan Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menyampaikan apa yang menjadi seluruh aspirasi masyarakat Kalimantan Timur ini,” tutup Rudy Mas’ud.(MYG)
