SAMARINDA, Cakrawalakltim.com – Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat kepungan kabut asap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kota Samarinda dinilai memicu dilema bagi efektivitas pendidikan anak. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menegaskan bahwa meskipun PJJ kurang efektif dibanding tatap muka, langkah darurat tersebut mutlak diambil untuk melindungi paru-paru siswa.
Kebijakan merumahkan siswa tersebut diambil Pemkot Samarinda guna mengantisipasi melonjaknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada anak sekolah.
“Kalau kita bilang efektif atau tidak, tentu tidak efektif. Kebijakan PJJ ini kan dalam keadaan yang tidak biasa, keadaan luar biasa lah. Dengan kondisi cuaca dan udara yang buruk, apakah kita membiarkan anak-anak kita terpapar? Nah, kesehatannya terganggu,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, saat dimintai tanggapan.
Puji membeberkan, ketidekfektifan PJJ di lapangan dipicu oleh keterbatasan infrastruktur digital. Banyak murid dari keluarga kurang mampu tidak memiliki gawai (smartphone) maupun kuota internet, serta sebagian guru di tingkat Sekolah Dasar (SD) belum menunjang perangkat laptop untuk mengajar interaktif.
Berdasarkan pemantauan Komisi IV, kebijakan PJJ saat ini mayoritas diterapkan di jenjang SD, seperti di kawasan Kecamatan Sambutan, SDN 004, dan SDN 110. Sementara untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), seperti di SMPN 23 Samarinda, sekolah tetap memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan melarang seluruh aktivitas di luar ruangan.
“Paling tugas ya tugas. Tapi nanti kalau mau efektifnya bisa diperbaiki atau dilengkapi saat pertemuan tatap muka kembali. Harapan kita PJJ ini sifatnya hanya sebentar saja, tidak seperti durasi saat pandemi Covid-19 lalu,” pungkas Sri Puji Astuti.(ADV)
