SAMARINDA, Cakrawalakaltim – Pemangkasan agenda seremonial oleh pemerintah berdampak langsung pada realisasi penerimaan pajak sektor perhotelan di Kota Samarinda. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mendorong Pengurus Cabang Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk memperluas jangkauan promosi ke pasar luar daerah ketimbang menggantungkan nasib okupansi pada belanja APBD.
Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Samarinda, realisasi penerimaan sektor perhotelan hingga September 2026 baru menyentuh angka Rp160 miliar.
Helmi Abdullah mengamini bahwa penyusutan kontribusi tersebut merupakan efek domino dari kebijakan efisiensi anggaran internal pemerintah daerah yang meniadakan berbagai kegiatan dinas di hotel.
“Di tahun 2026 sampai September itu dari Dinas Pendapatan kurang lebih 160 (miliar). Penurunan itu sebenarnya karena ada efisiensi dari pemerintah sendiri, jadi banyak kegiatan yang sifatnya seremonial sementara ini ditiadakan,” kata Helmi Abdullah usai menghadiri Pelantikan dan Rakerda BPC PHRI Samarinda di Hotel Five Premiere, Rabu (7/10/2026).
Helmi menilai, kerentanan omzet bisnis perhotelan akan terus berulang jika para pelaku usaha tidak segera mengubah orientasi pasar. Ketergantungan pada fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) milik pemerintah membuat pendapatan daerah dari sektor ini mudah goyah saat alokasi transfer daerah diketatkan.
Oleh sebab itu, ia mendesak kepengurusan BPC PHRI Samarinda di bawah pimpinan Leny Marlina untuk merancang strategi pemasaran mandiri yang menyasar wisatawan nusantara maupun mancanegara.
“Harapan kita ke depan bagaimana pihak hotel juga untuk bisa mempromosikan lewat PHRI supaya tamu-tamu dari luar bisa menginap di Kota Samarinda. Dengan adanya itu, saya yakin target pendapatan khususnya hotel dan restoran akan meningkat,” ujarnya.
Di luar persoalan pajak daerah, Helmi menggarisbawahi dampak sosial dari ekspansi unit-unit hotel baru di Kota Tepian. Penambahan jaringan perhotelan dinilai membuka kran penyerapan tenaga kerja baru sekitar 10 hingga 20 orang per unit usaha.
Namun, ia menyertakan catatan kritis agar manajemen perhotelan tidak menempatkan warga lokal sebatas tenaga operasional bawah. Pihak industri diminta membuka pintu selebar-lebarnya bagi pemuda daerah untuk mengisi posisi kepemimpinan, seiring dengan kesiapan kualitas SDM lokal.
“Harapan kita dengan adanya hotel-hotel baru tetap memprioritaskan warga Samarinda. Yang mencari kerja juga harus mempersiapkan sumber daya manusianya, sehingga tidak hanya sebagai buruh atau staf biasa, tapi bisa menempati posisi-posisi yang strategis,” tegasnya.(ADV)
