SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – DPRD Kota Samarinda mendorong kejelasan payung hukum dan pembagian wewenang dalam pengelolaan aktivitas pedagang mikro di kawasan Polder Air Hitam. Langkah ini diambil guna memastikan fungsi pengawasan, penertiban, dan kebersihan kawasan berjalan optimal.
Dalam agenda audiensi Komisi II DPRD Samarinda, disepakati bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Diskumi) Kota Samarinda akan ditunjuk sebagai instansi penanggung jawab utama dalam pembinaan para pedagang di kawasan polder tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menjelaskan bahwa penunjukan Diskumi sangat relevan mengingat mayoritas pelaku usaha yang berjualan di Polder Air Hitam merupakan sektor usaha mikro mandiri, seperti unit usaha kopi anak muda.
“Hasil rekomendasi kita, nanti akan langsung di bawah Diskumi, bekerja sama dengan Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Air Hitam. Supaya nanti jelas pengaturan dan penertibannya, karena mereka kan pedagang mikro semua,” jelas Iswandi.
Dalam skema tata kelola tersebut, Kelurahan Air Hitam dan Kecamatan Samarinda Ulu bertindak sebagai pengawas wilayah administratif yang paling memahami peta kondisi di lapangan. Sinergi ini diharapkan mencegah timbulnya penataan yang tumpang tindih.
Tak hanya level kelurahan dan dinas, rapat audiensi tersebut juga mengapresiasi gagasan pelibatan warga lokal melalui pengerahan Badan Usaha Milik RT (BUM-RT) di sekitar kawasan polder. Mengingat ada 3 RT yang berbatasan langsung dengan lokasi Polder Air Hitam.
Iswandi menyebutkan bahwa BUM-RT atau vendor lokal dapat difungsikan secara teknis untuk mengelola potensi pendapatan dan pelayanan publik di area tersebut, seperti retribusi sampah hingga pengelolaan lahan parkir agar tidak dikuasai pihak liar.
“Kenapa tadi kok anunya BUM-RT? Kan ada 3 RT yang langsung berdekatan di situ. Siapa tahu RT ini yang bisa mengelola kebersihannya dan parkirnya. Yang penting teknis regulasinya tidak melanggar aturan,” pungkas Iswandi.
Melalui kejelasan struktur penanggung jawab dari tingkat dinas hingga RT setempat, DPRD berharap kawasan Polder Air Hitam tidak lagi berkesan kumuh, melainkan menjadi pusat kegiatan ekonomi kreatif masyarakat yang tertib dan berpayung hukum jelas.(ADV)
