SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengingatkan bahwa rencana penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tidak akan menghentikan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) jika tidak diimbangi pembenahan tata kelola distribusi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltim telah memanggil manajemen PT Pertamina Patra Niaga untuk mendorong peningkatan kuota pasokan BBM di wilayah Benua Etam dari 510.000 liter menjadi sekitar 600.000 liter. Keterbatasan kuota dinilai menjadi penyebab utama antrean kendaraan sekaligus enggannya pengusaha membangun SPBU baru.
“Iya, kami sudah panggil dari Patra Niaga Provinsi Kaltim dan mereka sudah menjanjikan bahwa tahun ini akan sesuai dengan kuota. Kuota kita adalah 510.000 liter dan kita ingin lebih dari itu, mereka mengusahakan kuota aktualnya kurang lebih akan ada di antara 600.000 liter. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik,” ujar Seno beberapa waktu lalu.
Namun, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa persoalan BBM di lapangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat satu penyebab tunggal seperti masalah kuota. Pengalaman menunjukkan antrean panjang dan kelangkaan tetap terjadi kendati kuota pasokan tergolong besar.
Andi Harun menyinggung temuan masyarakat di salah satu SPBU kawasan Samarinda Seberang yang sempat viral di media sosial, di mana ditemukan kendaraan pengetap mengantre menggunakan nomor polisi atau plat kendaraan palsu.
“Ayo, teman-teman pers, kita jangan berhenti di kuota. Kuota bertambah, alhamdulillah, tapi kalau tata kelolanya tidak diperbaiki, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena ada orang yang tidak berhak akan mengambil lebih banyak porsi, dan ada orang yang harusnya berhak akan kehilangan kesempatan untuk menikmati BBM bersubsidi,” tegas Andi Harun.
Andi Harun mengajak PT Pertamina Patra Niaga, Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), pemda, serta asosiasi terkait untuk duduk bersama memperbaiki sistem pengawasan penyaluran BBM agar masalah pengetapan dapat diselesaikan secara permanen.
“Kalau suatu hari kuotanya ditambah, tapi tata kelolanya tidak kita beresin bersama-sama, ya kita duduk bareng. Karena kita ingin mengakhiri problemnya, bukan memadamkan api sesaat,” pungkas Andi Harun.(MYG)
