SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Lalu-lalang kendaraan angkutan bertonase besar yang melintasi kawasan permukiman warga di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Aktivitas armada truk menuju Pelabuhan Peti Kemas Palaran tersebut dinilai melanggar ketertiban lalu lintas lantaran menjadikan ruas jalan lingkungan sebagai lintasan alternatif, padahal pemerintah telah menyediakan akses khusus melalui jalan poros Palaran.

Anggota Komisi DPRD Samarinda, Anhar, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera turun tangan melakukan penertiban secara tegas. Ia memperingatkan bahwa spesifikasi jalan permukiman sama sekali tidak dirancang untuk menopang beban kendaraan berat secara terus-menerus, sehingga pembiaran hanya akan mempercepat kerusakan infrastruktur publik.

“Seharusnya perusahaan maupun sopir kendaraan angkutan barang mematuhi jalur yang sudah disiapkan. Jangan sampai jalan lingkungan warga justru dijadikan akses alternatif untuk menuju pelabuhan,” ujar Anhar.

Menurut Anhar, penanganan masalah ini tidak akan efektif apabila hanya menyasar pengemudi melalui teguran sesaat di lapangan. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola operasional perusahaan ekspedisi maupun pengelola pelabuhan yang menjalankan aktivitas logistik di kawasan Bukuan.

Guna mencari solusi permanen, ia mendorong Komisi III DPRD Samarinda agar segera menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak perusahaan dan instansi teknis terkait. Langkah tersebut juga dinilai perlu melibatkan Komisi II DPRD mengingat persoalan ini bersinggungan langsung dengan aktivitas dunia usaha dan rantai distribusi logistik daerah.

Selain aspek penataan jalur, Anhar turut mengingatkan tanggung jawab sosial pihak pengelola pelabuhan, yakni PT Samudera Indonesia, agar lebih peka terhadap keselamatan serta kenyamanan warga yang bermukim di sekitar area operasional pelabuhan.

“Jangan sampai aktivitas usaha berjalan lancar, sementara masyarakat sekitar justru harus menanggung dampak lalu-lalang kendaraan berat. Kepentingan warga juga harus diperhatikan,” tegasnya.

Anhar berharap jajaran Pemkot Samarinda segera memperketat pengawasan serta penegakan aturan lalu lintas di lapangan sebelum keresahan masyarakat setempat semakin memuncak.

“Jalur menuju pelabuhan sudah tersedia, sehingga tidak ada alasan bagi kendaraan bertonase besar untuk melintasi jalan permukiman. Keselamatan dan kenyamanan warga harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.(ADV/MYG)

Loading

By redaksi