SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Praktik pelanggaran hak-hak normatif tenaga kerja di Kota Tepian mendapat perhatian serius dari jajaran legislatif. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendesak seluruh badan usaha di wilayah setempat untuk segera menghentikan praktik penahanan dokumen pribadi karyawan serta menjalankan kewajiban ketenagakerjaan sesuai koridor regulasi.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa dokumen pendidikan milik pekerja sama sekali tidak dibenarkan dijadikan jaminan kerja ataupun alat untuk membatasi ruang gerak tenaga kerja.

“Tidak ada alasan perusahaan menahan ijazah karyawan. Jika hubungan kerja sudah berakhir, ijazah harus dikembalikan,” kata Mohammad Novan Syahronny Pasie.

Selain persoalan ijazah, Komisi IV mencatat masih maraknya aduan buruh dari berbagai sektor usaha, meliputi pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon, ketidakjelasan status kepegawaian, pembayaran upah di bawah standar ketentuan, hingga pemutusan kontrak secara mendadak. Untuk itu, perusahaan diingatkan agar tertib menunaikan kejelasan perjanjian kerja, kepesertaan jaminan sosial, serta pemenuhan pesangon apabila terjadi PHK.

Di sisi lain, Novan mengakui bahwa penanganan sengketa ketenagakerjaan di tingkat daerah kerap menemui hambatan struktural. Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi pengawasan dan penindakan ketenagakerjaan berada di bawah kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur, sehingga dinas tenaga kerja di tingkat kota hanya menjalankan peran fasilitasi dan koordinasi.

“Pengawasan ketenagakerjaan bukan lagi kewenangan Disnaker kota, melainkan provinsi. Namun, kami tetap berupaya memfasilitasi setiap pengaduan pekerja,” ujarnya.

Novan turut menyoroti panjangnya alur penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Tahapan berjenjang mulai dari perundingan bipartit, mediasi dinas, hingga gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) acap kali memaksa pekerja menerima kompensasi seadanya karena terhimpit keterbatasan biaya hidup dan pendampingan hukum.

“Ketika terkena PHK, pekerja langsung kehilangan penghasilan. Sementara proses memperjuangkan haknya bisa berlangsung berbulan-bulan,” katanya.

Kendati kewenangan eksekusi pengawasan berada di tingkat provinsi, Komisi IV DPRD Samarinda memastikan tetap membuka posko pengaduan serta menjembatani komunikasi antara pekerja, perusahaan, dan Disnakertrans Kaltim. Pihak perusahaan pun diimbau selalu mengedepankan jalur dialog dan musyawarah dalam meredam setiap konflik ketenagakerjaan.

“Perusahaan harus taat aturan dan pekerja juga menjalankan kewajibannya. Kita ingin hubungan industrial yang sehat, pekerja sejahtera, dan usaha tetap berkembang,” pungkas Novan.(ADV/MYG)

Loading

By redaksi