SENDAWAR, Cakrawalakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat saat ini tengah fokus membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) secara tegas menuntut agar penyusunan anggaran tersebut wajib berlandaskan pada prinsip efisiensi fiskal, akuntabilitas total, dan keberpihakan yang jelas kepada kepentingan publik.
Sikap resmi Fraksi ini disampaikan oleh anggotanya, Rosaliyen, dalam sesi rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sendawar, pada Rabu (15/10/2025).
Rosaliyen mengawali pandangannya dengan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah (pemda) atas ketepatan waktu dalam menyerahkan draf R-APBD 2026 beserta seluruh dokumen pendukungnya. Ia menilai inisiatif tersebut menunjukkan komitmen eksekutif terhadap tata kelola keuangan yang transparan. Namun, apresiasi tersebut diiringi dengan peringatan keras mengenai realisasi anggaran di lapangan.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap alokasi dana yang termuat dalam APBD 2026 memberikan dampak dan manfaat yang terukur bagi warga,” Rosaliyen menegaskan. “Disiplin fiskal dan pertanggungjawaban mutlak harus menjadi pilar fundamental dalam implementasi seluruh program pembangunan. Kami tidak ingin ada anggaran yang mubazir.”
Mengenai komposisi belanja daerah, Golkar secara khusus mendesak pengawasan ketat terhadap potensi pemborosan. Belanja operasional didorong untuk dikelola secara hemat dan terukur. Sementara itu, fokus utama dari belanja modal harus dialihkan murni untuk aktivitas yang memiliki korelasi langsung dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan pemerataan infrastruktur wilayah, dan optimalisasi kualitas pelayanan publik di Kutai Barat.
Isu proyek tahun jamak (*multiyears*) yang menjadi bagian dari rencana pemerintah juga tak luput dari sorotan fraksi berlambang beringin ini. Rosaliyen mewanti-wanti bahwa seluruh kontrak jangka panjang harus dilaksanakan sesuai koridor hukum yang berlaku dan, yang terpenting, tidak boleh melampaui batas kemampuan finansial regional dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Meskipun Fraksi Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pembangunan strategis pemerintah, seperti pembangunan Jembatan ATJ, mereka menekankan syarat mutlak. “Kami mengharapkan setiap proyek raksasa memiliki landasan hukum yang transparan serta memberikan implikasi positif secara langsung bagi kesejahteraan komunal,” tegasnya.
Mengakhiri pandangan fraksi, Rosaliyen mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kohesi kerja antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ia meyakini bahwa hanya melalui kemitraan yang konstruktif, APBD yang dihasilkan akan mampu mengakomodasi aspirasi, menjamin keadilan fiskal, dan efektif menjawab kebutuhan mendasar warga Kutai Barat. (AD/ADV-DISKOMINFOKUBAR)
