SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Tepat satu tahun sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji mulai memperlihatkan arah konkret pelaksanaan program prioritas daerah. Visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” menjadi fondasi kebijakan yang menitikberatkan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan nilai sosial dan keagamaan.
Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menegaskan, capaian program tidak bisa dilepaskan dari proses birokrasi yang mendahuluinya. Ia menjelaskan bahwa setelah pelantikan kepala daerah, tahapan awal yang harus dilakukan adalah menyelaraskan janji politik dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan RPJMD.
Menurutnya, proses tersebut bukan sekadar administratif, melainkan bentuk integrasi antara visi politik dengan sistem pemerintahan yang berbasis regulasi.
“Integrasi itu mempertemukan program teknokratik dengan visi politik agar dapat dijalankan dalam kerangka regulasi,” ujarnya.
Dalam satu tahun berjalan, masyarakat mulai menilai sejauh mana komitmen tersebut diwujudkan dalam kebijakan nyata. Program Gratispol menjadi sorotan karena menyentuh kebutuhan dasar warga, mulai dari bantuan pendidikan gratis jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi, layanan kesehatan tanpa biaya administrasi, seragam sekolah gratis, internet desa, hingga bantuan perjalanan religi bagi penjaga rumah ibadah.
Realisasi awal menunjukkan progres signifikan. Bantuan pendidikan telah menjangkau puluhan ribu mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Pemerintah provinsi membantu pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai batas yang ditetapkan, sekaligus diharapkan mendorong peningkatan kualitas dan akreditasi kampus.
“Meski demikian, esensi program tetap sama, yakni membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi putra-putri Kalimantan Timur agar memiliki daya saing dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik,” ungkapnya.
Selain sektor pendidikan tinggi, distribusi puluhan ribu paket seragam sekolah untuk ratusan sekolah telah terealisasi. Program internet desa bahkan melampaui target awal, sementara dukungan operasional pendidikan melalui penguatan BOS daerah, bantuan administrasi kepemilikan rumah, serta perjalanan religi hampir seluruhnya terlaksana pada tahun pertama.
Sri Wahyuni mengakui fase awal pelaksanaan masih diwarnai penyesuaian, baik dalam hal kriteria penerima manfaat, koordinasi lintas sektor, hingga pemerataan antarwilayah. Ia menyebut tahun pertama sebagai masa sosialisasi, adaptasi, dan penyelarasan ekspektasi masyarakat.
Pemerintah provinsi juga harus memastikan setiap program memiliki landasan hukum melalui penyusunan Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah, setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penyesuaian terminologi pun dilakukan, termasuk perubahan konsep Gratispol menjadi bantuan pendidikan gratis agar sesuai regulasi dan kemampuan fiskal daerah.
“Di birokrasi pasti ada penyesuaian dan rambu-rambu. Namun esensi dari janji politik itu tidak berubah,” ujarnya.(MYG)
