SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengeluarkan seruan hangat kepada seluruh lapisan masyarakat dan insan pers untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kondusivitas ruang siber di daerah. Langkah ini dinilai mendesak guna membentengi wilayah Kota Tepian dari maraknya kegaduhan digital yang kerap dipicu oleh peredaran berita sepihak dan informasi bohong.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti fenomena menjamurnya akun-akun media sosial maupun oknum yang memosisikan diri sebagai jurnalis, namun kerap menabrak prinsip dasar penyiaran. Dirinya menyayangkan banyaknya narasi digital yang digulirkan ke ruang publik tanpa adanya proses konfirmasi maupun upaya perimbangan informasi (cover both sides) kepada objek yang diberitakan.
Menurut Samri, produk jurnalistik yang sehat harus lahir dari proses wawancara otentik dan pencarian fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar memotong dan menempel kabar burung yang tidak jelas asal-usulnya.
“Banyak mengakui jurnalis tapi sudah enggak pakai etika-etika jurnalis kan gitu. Memberitakan satu pihak tanpa ada konfirmasi atau tidak berimbang dengan orang yang diberitakan. Kalau begini kan emang ini berita kan hasil wawancara kita. Siapa mau membantah kemudian? Orang saya bicara direkam kan gitu. Kalau ini kan katanya isu ini, comot di sana comot di sini gini,” ujar Samri Shaputra.
Ia juga menyayangkan maraknya motif penggiringan opini melalui konten negatif yang sengaja dibuat viral di berbagai platform digital. Fenomena ini diakuinya sangat merugikan nama baik secara personal maupun kelembagaan, karena publik kerap kali menelan informasi tersebut secara mentah-mentah sebelum duduk perkara yang sebenarnya berhasil diklarifikasi.
Oleh sebab itu, melalui fungsi pengawasan daerah, DPRD Samarinda memandang pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat serta ketegasan industri media lokal dalam merawat profesionalisme kerja.
“Jadi begini, kita tuh mari kita sama-sama menjaga kondusivitas di bumi Kalimantan ini ya, khususnya di Samarinda. Karena jujur yang membuat gaduh kita selama ini kan media sosial nih. Yang memasang kadang-kadang memberitakan berita hoax tanpa ada konfirmasi dari yang diberitakan tapi udah terlanjur melebar ke mana-mana. Jadi masyarakat sudah terlanjur tergiring opini akhirnya jadi gaduh,” urai Samri Shaputra.
Samri berharap terjalinnya sinergi yang sehat antara masyarakat, pengelola media sosial, dan jurnalis konvensional. Penegakan kode etik jurnalistik yang disiplin diharapkan mampu menjadi pilar penyaring informasi demi mewujudkan stabilitas sosial dan kedamaian di lingkungan warga Samarinda.(ADV/MYG)
