SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan bakal segera memanggil sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi total. Langkah ini diambil guna merespons pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kaltim yang menyoroti anjloknya performa pendapatan daerah serta carut-marutnya manajemen penataan aset sepanjang tahun 2025.
Selain masalah kebocoran potensi pendapatan asli daerah, parlemen juga menuntut pertanggungjawaban konkret atas rendahnya realisasi beberapa program kerja yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Kinerja keuangan daerah ini dinilai memerlukan supervisi ketat agar tidak menimbulkan rapor merah pada akhir masa audit anggaran.
“Kami sepaham dengan yang disampaikan anggota DPRD dari seluruh fraksi. Semua masukan itu akan segera kami tindak lanjuti,” tutur Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, usai menghadiri rapat paripurna di Samarinda, Senin (15/6/2026).
Seno Aji menjelaskan bahwa prioritas utama pembenahan dalam waktu dekat akan difokuskan pada tindak lanjut berkas pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihaknya telah menginstruksikan Inspektorat Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menyisir kembali seluruh proyeksi anggaran yang menjadi temuan berulang.
Pemerintah provinsi tidak ingin polemik administratif ini mengaburkan esensi capaian kinerja pembangunan di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor akan diperketat demi memastikan seluruh rekomendasi perbaikan dari BPK dapat diselesaikan secara tuntas dan tepat waktu tanpa ada yang ditunda-tunda.
“Nanti pemerintah akan meminta BPKAD dan Inspektorat segera menyelesaikan pekerjaan rumah terkait temuan-temuan BPK yang harus kita rapikan dan segera selesaikan. Kita juga harus mengikuti apa yang disampaikan DPRD karena itu bagian dari fungsi pengawasan mereka,” sambung Seno Aji menambahkan.
Sebelumnya, dalam penyampaian visi fraksi, sejumlah partai politik seperti Golkar, PDI Perjuangan, dan PKB kompak mengkritik lemahnya daya serap anggaran di sektor pelayanan dasar. Mereka menilai penurunan pendapatan daerah saat ini dipicu oleh keengganan pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset menganggur milik daerah.
Sektor pendidikan dan fasilitas kesehatan juga menjadi klaster yang paling banyak dihujani instruksi oleh para anggota dewan karena realisasinya yang belum menyentuh target target awal. Legislatif meminta pemerintah daerah lebih rasional dalam merancang program kerja agar besaran anggaran yang dialokasikan tidak berujung menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran.
Komitmen pembenahan yang ditegaskan oleh jajaran pimpinan provinsi ini diharapkan mampu memulihkan tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemprov Kaltim menyatakan kesiapannya untuk terus membuka ruang komunikasi yang konstruktif bersama pihak legislatif demi mengawal transparansi anggaran di masa mendatang.(MYG)
