SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com -Unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk menunda jalannya sidang paripurna pembacaan jawaban gubernur atas evaluasi nota keuangan daerah. Keputusan pembatalan jadwal siang ini terpaksa dieksekusi setelah jajaran legislator menunggu kehadiran perwakilan tim anggaran eksekutif selama lebih dari dua jam di dalam ruang rapat utama.
Penundaan ini mengacaukan draf susunan acara yang telah disiapkan oleh panitia sekretariat dewan, termasuk menyita waktu para delegasi daerah kabupaten dan kota tetangga yang telah hadir di Samarinda. Respons lambat dari pihak eksekutif memicu hujan kritik dari pimpinan parlemen yang menilai koordinasi keprotokolan pemprov berjalan lamban.
“Kita tunggu kehadiran pemerintah provinsi, karena merekalah yang harus memberikan tanggapan dan jawaban. Akhirnya kita telepon belum ada jawaban. Masih ada rapat yang belum bisa ditinggalkan. Saya nggak tahu rapatnya apa, sehingga pimpinan dan anggota dewan tadi mengambil kesimpulan untuk meng-hold dulu,” terang Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin, Senin (22/6/2026).
Hasanuddin menyebutkan bahwa opsi menggeser waktu sidang ke hari berikutnya tidak memungkinkan karena akan menabrak program kerja penting lainnya yang sudah terkunci di tingkat badan legislasi. Mengingat mendesaknya substansi materi jawaban keuangan yang akan dibahas, dewan sepakat memilih waktu kompromi pada malam hari demi menyelamatkan agenda triwulan ini.
“Undangan sudah pada datang. Ada beberapa undangan yang minta besok, tapi besok jadwalnya beda. Besok kalau sesuai jadwal Banmus kita, itu rapat komisi dan badan. Sehingga kita simpulkan paling tidak malam ini kita tunggu,” sambung Hasanuddin.
Di tempat yang sama, riak protes juga disampaikan secara terbuka oleh anggota parlemen daerah dari meja fraksi. Anggota DPRD Kaltim, Jahiddin, menegaskan bahwa kedudukan legislatif dan eksekutif secara undang-undang otonomi daerah bersifat sejajar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, sehingga sikap saling menghormati agenda kerja wajib dikedepankan.
“Ini satu pun tidak ada yang hadir. Jadi ini tidak menghargai lembaga. Ini saya menggunakan bahasa saya, bahasa konstitusional saya, hak saya selaku anggota DPRD. Ini bukan dari pimpinan, tapi dia tidak menghargai lembaga. Bagaimana kita mau menghargai? Katanya sejajar, bagian yang tidak terpisahkan,” tutur Jahiddin.
Jahiddin menggarisbawahi bahwa draf materi evaluasi pertanggungjawaban APBD 2025 yang mencakup sorotan penurunan pendapatan dan alokasi anggaran belanja wajib hulu sangat dinantikan oleh konstituen di daerah pemilihan. Keterlambatan respons pemerintah daerah ini dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme tata kelola administrasi pemerintahan.
“Tanggapan pemerintah kan terhadap pandangan-pandangan fraksi. Saya sudah membuat statement itu berarti kecewa kan. Bukan kecewa saya sendiri, rakyat Kalimantan Timur kecewa. Sudah, sudah ditelpon, Pak. Begini-begini birokrasi semua,” ucap Jahiddin.
Melalui penjadwalan ulang pada malam nanti, dewan berharap ada komitmen nyata dari jajaran kepala dinas dan asisten gubernur untuk hadir membawa berkas jawaban substantif secara lengkap. Kepastian kehadiran pihak eksekutif menjadi kunci utama agar jalannya evaluasi makro ekonomi daerah ini dapat diselesaikan tanpa melanggar prinsip transparansi publik.(MYG)
