SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melalui Komisi I berkomitmen penuh untuk terus mengawal optimalisasi serapan anggaran serta peningkatan mutu pelayanan publik di wilayah setempat. Dalam agenda evaluasi kerja berkala, Komisi I mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda untuk memperluas jangkauan infrastruktur teknologi informasi guna mempermudah urusan administrasi masyarakat.
Langkah koordinasi dan pengawasan ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap instrumen anggaran yang dikucurkan dapat terealisasi secara tepat sasaran pada program kerja triwulan berjalan. Komisi I memberikan perhatian khusus pada efektivitas program kerja serta ketersediaan anggaran operasional penunjang, termasuk di antaranya alokasi pembiayaan untuk kebutuhan sektor komunikasi serta publikasi daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Stephen Lonteng menjelaskan bahwa penataan pos anggaran publikasi tersebut sangat krusial guna memastikan seluruh progres capaian program pemerintah daerah dapat terinformasikan secara baik dan transparan kepada masyarakat luas.
“Kami dari Komisi I mengundang instansi terkait dalam rangka mengetahui realisasi serapan anggaran atau program yang sudah dilaksanakan. Kami menyoroti anggaran untuk biaya komunikasi atau publikasi yang ada di sana, serta melihat bagaimana progres programnya berjalan di lapangan,” ujar Ronal Stephen Lonteng, Senin (6/7/2026).
Selain mengevaluasi sektor penganggaran publikasi, pihak Komisi I juga menangkap aspirasi strategis mengenai rencana pengembangan sistem pelayanan berbasis digital. Komisi I (Satu) memberikan dukungan penuh terhadap usulan perluasan digitalisasi pelayanan terpadu agar tidak hanya berhenti di tingkat wilayah kecamatan, melainkan harus menyentuh garda terdepan pelayanan di tingkat kelurahan.
Guna merealisasikan program perluasan digital tersebut, legislatif siap mengawal dan membantu instansi teknis dalam meyakinkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda agar pembiayaan program inovatif ini mendapatkan porsi anggaran yang ideal dan masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
“Kami sangat mendorong rencana pengembangan sistem digitalisasi ini hingga menjangkau ke kelurahan-kelurahan, karena saat ini sistem tersebut baru berada di tingkat kecamatan. Program ini bersentuhan langsung dengan peningkatan pelayanan publik, sehingga kami di legislatif akan berupaya membantu meyakinkan TAPD agar program ini dapat dioptimalkan demi kemudahan pelayanan bagi warga,” pungkas Ronal.(ADV/MYG)
