SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu peningkatan arus migrasi penduduk ke daerah penyangga, termasuk Kota Samarinda. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mencatat dinamika urbanisasi ini membawa konsekuensi pada melonjaknya kebutuhan ketersediaan lapangan kerja setiap tahunnya.
Tantangan penataan kota (urban management) yang kompleks menuntut pemerintah daerah tidak hanya melayani warga lokal, tetapi juga menampung pendatang dari luar Kalimantan Timur (Kaltim) yang mencoba peruntungan ekonomi di Kota Tepian.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa penanganan angkatan kerja di wilayah perkotaan membutuhkan strategi khusus. Kehadiran para pencari kerja dari luar daerah harus diimbangi dengan kesiapan kualifikasi agar tidak memicu persoalan sosial baru.
“Kebutuhan akan kesempatan kerja pasti setiap tahun meningkat. Apalagi kita ini kota, tidak hanya melayani warga asli penduduk Kota Samarinda, tetapi juga ada faktor urban. Trennya kita lihat sejak ada IKN, migrasi pendatang tidak hanya ke Balikpapan, tetapi ke Samarinda juga meningkat,” ujar Andi Harun.
Guna merespons tantangan tersebut, Pemkot Samarinda mengintensifkan sinergi dengan dunia usaha dan industri lokal. Sektor swasta diminta memberikan prioritas penyerapan tenaga kerja kepada warga yang berdomisili di Samarinda berdasarkan basis data ketenagakerjaan daerah.
Meski demikian, Andi Harun menilai penyediaan bursa kerja atau job fair belumlah cukup. Pemerintah Kota Samarinda mendorong transformasi peran angkatan kerja dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja mandiri melalui penguatan pendidikan vokasi.
“Saya sudah minta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda untuk meningkatkan warga kita yang memiliki minat agar bisa didik, baik di Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Balai Pendidikan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Kalau mereka memiliki keterampilan khusus, mereka tidak seratus persen lagi bergantung pada job fair, melainkan bisa membuka usaha baru atau berwirausaha,” jelasnya.
Dari sisi penganggaran, Wali Kota berkomitmen menjaga alokasi dana ketenagakerjaan dan pelatihan masyarakat pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, meskipun daerah sedang menerapkan efisiensi anggaran.
Dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda dipandang krusial untuk mengawal keberlanjutan program pelatihan keterampilan warga tersebut.
“Nanti di APBD 2027, walaupun kita dalam keadaan efisiensi, untuk urusan yang menyangkut ketenagakerjaan tetap memiliki komitmen tinggi. Saya akan meminta dukungan kepada Ketua DPRD Kota Samarinda, dan saya yakin beliau sependapat karena ini menyangkut kelangsungan kehidupan warga,” kata Andi Harun.
Di akhir keterangannya, Andi Harun menambahkan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan bukan sekadar pencapaian indikator kinerja pemerintah, melainkan wujud tanggung jawab moral dan ibadah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(MYG)
