SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang menyiapkan slot alokasi sekitar 100 armada taksi berargo dalam Rencana Induk Transportasi Perkotaan mendapat perhatian serius dari jajaran legislatif. Masuknya operator transportasi berskala nasional seperti Blue Bird dinilai perlu diimbangi dengan kebijakan proteksi yang berpihak pada keberlangsungan ekonomi daerah.
Komisi II DPRD Samarinda mengingatkan bahwa semangat iklim investasi yang terbuka jangan sampai mengesampingkan nasib para pelaku usaha transportasi lokal serta sopir angkutan kota (angkot) yang selama ini telah menggantungkan penghidupan di jalanan Kota Tepian.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib bersikap arsitektural dan cermat dalam menata regulasi persaingan di sektor transportasi umum perkotaan.
“Saya pikir semua peluang usaha terbuka untuk siapa pun. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada wali kota, utamakan pengusaha lokal. Utamakan pengusaha lokal,” ujar Viktor Yuan.
Ia menyoroti nasib moda transportasi konvensional angkot yang posisinya kian terdesak oleh kemajuan teknologi angkutan modern. Pemkot Samarinda didorong untuk mengambil langkah taktis guna meremajakan dan menghidupkan kembali ekosistem angkot agar tetap memiliki tempat dan daya saing yang sehat.
Ia mencontohkan tata kelola transportasi di beberapa kota besar lain di Indonesia yang sukses memodernisasi angkot tanpa harus mematikan sumber mata pencaharian para pengemudi lokal.
“Utamakan kendaraan-kendaraan lokal. Hidupkan angkot yang ada di Kota Samarinda. Seperti di Bogor sana angkot hidup,” tegas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Samarinda tersebut.
Sebagai informasi, penyedia layanan transportasi Blue Bird yang telah memperluas jangkauan operasionalnya di Balikpapan sejak Agustus 2024 melalui armada taksi reguler, sewa kendaraan Golden Bird, hingga eksekutif shuttle Cititrans kini bersiap merambah pasar Samarinda.
Oleh karena itu, legislatif berharap regulasi yang diterbitkan Pemkot Samarinda kelak dapat menjadi jembatan yang mengakomodasi kepentingan pengusaha lokal, sehingga pertumbuhan investasi transportasi berjalan selaras dengan kesejahteraan warga daerah.(ADV/MYG)
