SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama 10 pemerintah kabupaten/kota resmi meneken kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim serta seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Kaltim. Langkah kolosal ini difokuskan untuk mengakselerasi perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar bagi anak-anak terlantar di Benua Etam.
Penandatanganan nota kesepahaman yang diinisiasi oleh Adhyaksa Kaltim tersebut mencakup tiga poin krusial, yakni pemenuhan hak anak terlantar melalui program perwalian hukum, kerja sama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta pemulihan aset daerah, hingga integrasi urusan administrasi kependudukan.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah tidak boleh hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau masifnya pembangunan fisik infrastruktur semata. Tolok ukur utama peradaban justru terletak pada bagaimana negara hadir memperlakukan anak-anak yang paling membutuhkan perlindungan.
Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, Gubernur mengingatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara pemerintahan wajib mengambil peran aktif untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, identitas hukum, serta lingkungan yang aman.
“Kemajuan daerah tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau infrastruktur, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan anak-anak yang paling membutuhkan perlindungan. Jangan sampai ada anak Kaltim yang kehilangan masa depannya hanya karena kehilangan orang tua, terlantar, tidak punya identitas hukum, atau tidak memperoleh akses pendidikan dan kesehatan,” tegas Rudy Mas’ud di Gedung Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).
Gubernur juga menyoroti pentingnya langkah antisipatif terhadap berbagai kerentanan sosial, termasuk kasus kekerasan dan pelecehan yang sempat mencuat di beberapa lingkungan pendidikan. Ia menginstruksikan seluruh bupati, wali kota, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan aksi nyata yang terukur.
Langkah taktis yang ditekankan meliputi validasi pendataan anak terlantar secara akurat, penguatan hak dasar seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dan dokumen kependudukan, serta pembangunan koordinasi lintas sektor yang solid bersama aparat penegak hukum.
Menjawab tantangan keterbatasan fiskal daerah dalam menangani persoalan sosial ini, Gubernur memastikan bahwa pemerintah tidak akan berjalan sendiri. Sinergi strategis digalang dengan melibatkan partisipasi aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta optimalisasi dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) dari korporasi swasta yang beroperasi di Kaltim.
“Aman. Kita gerakkan dana CSR. Kita punya BUMD dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur, kita sinergi sama-sama menyelesaikan persoalan ini. Negara harus hadir di tengah-tengahnya,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur, Chatarina Muliana, memaparkan urgensi kolaborasi ini berdasarkan data riil di lapangan. Berdasarkan catatan Dinas Sosial Kaltim per November 2023, jumlah anak terlantar tertinggi terkonsentrasi di Kota Samarinda, Balikpapan, dan Kabupaten Paser.
Selain itu, data Dapodik menunjukkan angka anak usia 6 hingga 18 tahun yang tidak mendapatkan hak pendidikan secara optimal mencapai 28.361 anak, di mana 54,1 persen di antaranya belum pernah mengenyam bangku sekolah.
Kajati Chatarina menjelaskan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam perlindungan anak terlantar di yayasan pengasuhan adalah ketiadaan status perwalian yang sah secara hukum, sehingga mereka terkendala dalam mengakses dokumen administrasi kependudukan, layanan kesehatan, hingga jaminan pendidikan.
Melalui Bidang Datun, jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri siap mendampingi pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan hukum perwalian anak. Tercatat saat ini sudah ada data konkret penanganan perwalian, di mana Kejari Samarinda menangani 10 anak, Kejari Kutai Kartanegara 1 anak, dan Kejari Penajam Paser Utara 2 anak yang proses pengajuannya tengah berjalan di Pengadilan Agama.
“Perwalian bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan mekanisme hukum untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional anak. Melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara, kami siap membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak demi menyongsong generasi emas Indonesia 2045,” pungkas Chatarina Muliana.(MYG)
![]()
