BALIKPAPAN, Cakrawalakaltim.com – Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) menyiapkan langkah komprehensif untuk menekan angka kemiskinan di wilayahnya. Selain menginisiasi program Sekolah Rakyat, Dinsos mengusung tiga pendekatan utama yang menjadi fokus dalam strategi pengentasan kemiskinan di provinsi ini.
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa pendekatan pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dengan memberikan bantuan sosial. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai maupun sembako, guna membantu memenuhi kebutuhan dasar warga kurang mampu.
“Tujuannya agar dana yang mereka miliki bisa dialihkan untuk keperluan lain yang lebih produktif, karena sebagian kebutuhan dasarnya sudah ditopang dari bantuan,” kata Ishak saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Kaltim di Balikpapan, Jumat (11/7/2025).
Pendekatan kedua, lanjut Ishak, yakni meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi. Dinsos telah memberikan bantuan usaha kepada kelompok masyarakat miskin, yang didampingi secara berkelanjutan agar usahanya bisa berkembang dan menopang kemandirian ekonomi keluarga.
“Kami ingin mereka memiliki usaha sendiri dan tidak terus-menerus bergantung pada bantuan sosial. Harapan kami, setelah usahanya berkembang, mereka bisa keluar dari kemiskinan dan tidak lagi jadi penerima bansos,” tegasnya.
Pendekatan ketiga bersifat lintas sektor, bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan instansi lainnya untuk memperbaiki lingkungan permukiman. Fokusnya antara lain pada penyediaan air bersih, sanitasi layak, dan pengentasan kawasan kumuh yang selama ini menjadi indikator kemiskinan.
Ishak menambahkan, pendidikan juga menjadi instrumen penting. Dinsos menyediakan bantuan pendidikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), serta mendukung inisiatif Sekolah Rakyat untuk masyarakat miskin ekstrem. Ia meminta warga tidak ragu menyekolahkan anaknya di lembaga asrama seperti Sekolah Rakyat.
“Anak-anak itu akan dididik dan diasramakan dengan fasilitas lengkap, sehingga ke depan mereka bisa menjadi pemimpin dan pengubah masa depan keluarganya. Mari kita dorong anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk ikut dalam program ini,” ujarnya.
Dari data Dinsos Kaltim tahun 2024, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, yakni 59 ribu jiwa atau 7,28 persen dari total penduduknya. Sementara Kabupaten Mahakam Ulu memiliki jumlah penduduk miskin hanya 2.900 jiwa, tetapi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Kaltim, yakni 10,75 persen.
“Ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah absolut yang penting, tetapi juga persentase dan kualitas penanganannya. Daerah seperti Mahulu harus kita beri perhatian karena akses dan fasilitas di sana sangat terbatas,” jelas Ishak.
Ia berharap strategi ini bisa diterapkan secara konsisten dan didukung oleh semua pemangku kepentingan. Menurutnya, pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat.
“Dengan kolaborasi dan pendekatan yang tepat, kami optimistis angka kemiskinan di Kalimantan Timur bisa terus ditekan. Ini adalah komitmen kita untuk menciptakan keadilan sosial yang merata di seluruh wilayah,” tutupnya.(MYG)
