SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Memasuki musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2026, Komisi IV DPRD Kota Samarinda bergerak cepat memastikan proses transisi berjalan lancar. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menekankan bahwa kunci sukses penerimaan siswa baru tahun ini terletak pada kepatuhan sistem di lapangan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat luas.
Puji menyampaikan bahwa secara prosedural, juknis dan daya tampung sekolah negeri di Samarinda sebenarnya sudah diatur dengan sangat jelas oleh dinas terkait. Namun, tantangan terbesar yang selalu muncul setiap tahun adalah bagaimana memastikan aturan tersebut ditaati sepenuhnya oleh para pelaksana di tingkat bawah, serta sejauh mana masyarakat memahami jalur penerimaan yang tersedia.
“Kegiatan sosialisasi juknis dan daya tampung ini sangat penting. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat sebagai pelaku utama benar-benar tahu dan paham informasinya. Jangan sampai aturan sudah ada, tapi warga di bawah masih bingung,” ujar Puji usai menghadiri Sosialisasi Juknis dan Konsultasi Publik SPMB, Senin (25/5/2026).
Dari hasil serap aspirasi atau reses yang dilakukannya di beberapa wilayah seperti Kelurahan Jawa dan Sidodadi, Puji menemukan fakta bahwa masih banyak ketua RT dan warga yang belum mendapatkan informasi utuh mengenai sistem zonasi. Hal ini kerap memicu pertanyaan di masyarakat, misalnya mengapa ada warga yang rumahnya dekat dengan sekolah namun anak mereka justru tidak lolos seleksi resmi.
Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi IV mendesak pihak sekolah dan dinas terkait untuk memasang spanduk informatif di depan sekolah, memaksimalkan media sosial, serta menggandeng pengurus RT secara masif. Langkah ini dinilai sangat krusial agar tidak ada lagi dinding pembatas informasi antara pengambil kebijakan dengan masyarakat di akar rumput.
Lebih lanjut, Puji juga menyoroti isu klasik mengenai belum meratanya fasilitas pendidikan di Samarinda, di mana masih ada wilayah yang kekurangan gedung SD atau SMP negeri. Kendati demikian, DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mencari solusi alternatif tanpa harus mematikan eksistensi sekolah swasta yang ada di sekitarnya.
Di akhir penyampaiannya, Puji mengetuk kesadaran para orang tua agar tidak memaksakan kehendak memasukkan anak ke sekolah negeri tertentu melalui jalur belakang yang menyalahi aturan. Sinergi antara kepatuhan sistem dari panitia dan kebijaksanaan dari orang tua siswa menjadi modal utama melahirkan sistem pendidikan Samarinda yang jujur.
“Sekarang kita itu mengetuk orang tua ya supaya jangan memaksakan. Kan kadang-kadang anaknya juga tidak mau sekolah di negeri atau sekolah yang tidak diinginkan akhirnya mogok sekolah. Karena itu, penting bagi kita semua untuk menaati juknis yang sudah disepakati bersama,” pungkasnya.(ADV/MYG)
