SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Sektor pendidikan merupakan hak mendasar bagi setiap anak bangsa yang harus dijamin oleh negara dan pemerintah daerah. Berangkat dari komitmen tersebut, Komisi IV DPRD Kota Samarinda terus bersuara lantang dalam memperjuangkan nasib anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya mereka yang berada di kategori ekonomi rentan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengungkapkan keprihatinannya terhadap laporan dari sejumlah camat mengenai adanya anak-anak yang terpaksa putus sekolah. Fenomena ini kerap terjadi karena mereka tidak diterima di sekolah negeri melalui jalur PPDB, sementara di sisi lain tidak memiliki biaya untuk masuk ke sekolah swasta.
“Anak-anak yang tidak diterima di negeri ini rata-rata adalah anak-anak yang desil satu sampai desil empat, rata-rata seperti itu, dan mereka akhirnya tidak bersekolah. Tadi ada keluhan juga dari beberapa camat mengenai hal ini, dan ini tentu menjadi PR besar kita bersama,” ungkap Puji, Senin (25/5/2026).
Sebagai langkah konkret, Puji membeberkan bahwa DPRD Samarinda sebenarnya telah menyampaikan usulan strategis sejak dua hingga tiga tahun lalu melalui rapat paripurna bersama Walikota. Usulan tersebut berupa penerapan subsidi silang, di mana pemerintah kota hadir membiayai SPP anak-anak kurang mampu yang dialihkan ke sekolah swasta.
Namun, ia mengakui bahwa implementasi gagasan tersebut memang tidak mudah, terlebih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Komisi IV juga mempertanyakan kembali keberlanjutan program Orang Tua Asuh yang sempat dicanangkan oleh Walikota Samarinda beberapa tahun lalu.
Berdasarkan konfirmasi ke Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, program mulia tersebut kabarnya terkendala akibat adanya perubahan pola data kemiskinan dari pusat, yakni peralihan dari DTKS ke DTSN. Hambatan administrasi data ini diharapkan tidak menjadi alasan untuk menghentikan program yang sangat dinantikan oleh masyarakat luas.
DPRD Samarinda menegaskan akan terus mengawal kebijakan ini dan meminta pemerintah kota untuk segera merampungkan sinkronisasi data tersebut. Komisi IV berharap komitmen bersama ini dapat melahirkan solusi nyata jangka panjang agar tidak ada lagi anak-anak di Kota Samarinda yang kehilangan kesempatan belajar.
“Kami sudah mengusulkan waktu itu melalui paripurna kepada Bapak Walikota untuk melakukan subsidi bagi sekolah swasta untuk mendapatkan limpahan anak-anak yang tidak diterima di negeri dengan pembiayaan dari pemerintah kota. Kami berharap program sejenis seperti Orang Tua Asuh juga bisa segera berjalan ke depan,” tutupnya.(ADV/MYG)
